Jumat, 19 Jul 2019
radarmadura
icon featured
Catatan

Menyoal Demokrasi Kita

Oleh AHMAD SAHIDAH*

25 Mei 2019, 06: 24: 08 WIB | editor : Abdul Basri

Menyoal Demokrasi Kita

Share this      

BERKACA pada pengalaman pemilihan umum 2014, kita perlu mengevalusi pesta demokrasi ini untuk menghadirkan pendidikan politik yang bermartabat. Seorang ketua anak cabang sebuah partai politik gagal menjadi calon. Berdasarkan keputusan tim khusus, calon yang tak dikenal aktif dalam partai tiba-tiba tertera dalam daftar calon sementara (DCS). Tak pelak, rumor berkembang. Dugaan politik uang telah mengotori proses internal partai. Ternyata, hal serupa berlaku di partai lain yang menyebabkan hubungan keluarga terdekat retak.

Teman saya yang mencalonkan di daerah pemilihan yang sama seperti dua calon di atas percaya diri untuk menangguk suara karena partai yang menaungi dikenal luas. Pemilik partai memiliki stasiun televisi sehingga partai yang berasal dari organisasi kemasyarakatan itu sering muncul di sela-sela acara. Sayangnya, karena sejak awal menyatakan diri tak menabur duit, ia hanya mendapatkan suara dalam hitungan jari. Khalayak sering berujar dalam pelbagai kesempatan luang bahwa tanpa uang, suara melayang.

Betapa pun kita menerima bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik dari pelbagai sistem yang terburuk, adakah nilai-nilai baik itu benar-benar dipraktikkan dalam masyarakat? Jauh sebelum pemilu pascareformasi, warga kita telah terbiasa menerima duit dalam pemilihan kepala desa. Tak pelak, ongkos untuk menjadi orang nomor satu di tingkat desa sangat tinggi. Semakin maju sebuah desa, misalnya ada pabrik dan pusat perbelanjaan, semakin tinggi biaya yang harus digelontorkan. Dengan demikian, jual beli suara itu dianggap lumrah. Seorang lurah nanti akan meraup berkah.

Padahal, sebagai praktik ideal di zaman Yunani kuno, pada awalnya orang-orang biasa, bahkan orang miskin, turut serta mengontrol, dan tidak hanya diminta persetujuan oleh penguasa pemerintahan. Mereka berbuat demikian untuk memutuskan kebijakan dalam sebuah perhimpunan. Malah, mereka turut menghakimi masalah warga di pengadilan dan memeriksa apa yang dilakukan oleh aparatur. Sebagai warga negara-kota, tentu keterlibatan langsung warga mungkin dilakukan. Kini sistem keterwakilan menuntut kehati-hatian untuk memilih wakil rakyat.

Malangnya, ketika praktik transaksi suara meruyak, warga berdiam diri. Moralitas politik rakyat betul-betul bobrok. Malah di daerah pemilihan tempat saya lahir, seorang putra kiai besar tak lolos ke kursi DPRD. Ironi terbesar dalam demokrasi yang membayangkan bahwa seorang wakil itu tidak hanya bisa memenangkan pikiran, tetapi juga hati warga. Secara rasional, jika ia terpilih, maka kepercayaan akan dipanggul dengan penuh amanah. Secara batin, ia juga akan merembesi gedung wakil rakyat dengan aura spiritualitas.

Sebagai sistem yang berbeda dengan monarki dan oligarki, demokrasi memungkinkan setiap warga bisa bersaing untuk mendapatkan kepercayaan pemilih. Namun pada praktiknya, petahana sering mempraktikkan cara feodal dengan menyiapkan keluarganya sebagai penerus. Segelintir orang sepakat untuk mengendalikan politik lokal dengan pelbagai cara seperti mengatur mekanisme demokratis, dengan menempatkan orang-orangnya pada institusi penyelenggara pemilu. Teman saya terjungkal dari proses pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah karena dikenal sebagai orang yang tak dekat dengan penguasa daerah.

Mengingat kenyataan di atas, akademisi tidak lagi menyuarakan hal-hal normatif tentang demokrasi dengan mengutip banyak referensi semata-mata. Sebagai intelektual publik, mereka seharusnya mendorong para mahasiswa dan warga untuk menjadi mata dan telinga bagi suara murni demokrasi pada tataran praksis. Dengan menggandeng pendakwah, warga yang peduli pada pemilu bersih akan mengaitkan akhlak, syariah, dan partisipasi politik secara koheren. Namun, sentimen paham keagamaan tidak dijadikan hujah dan dalih bagi pendukung calon, tetapi pada nilai-nilai instrinsik yang harus dibawa oleh calon dan dipegang teguh oleh orang kebanyakan.

Dengan demikian, politik tidak dilihat sebagai tujuan, tetapi alat untuk memberikan tanggung jawab pada orang yang terpilih untuk bekerja demi pemerataan kesejahteraan. Apabila anggota legislatif terpilih berasal dari sokongan murni masyarakat, mereka akan bekerja tanpa harus disogok. Kenyataannya, banyak anggota DPRD dan DPR dicokot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena mereka harus mengembalikan modal yang dikeluarkan dalam pencalonan hingga hari pemilihan. Biaya tinggi ini telah merusak akal sehat dan menjadi kayu bakar yang merenggut moral mereka.

Malangnya, tak ada jaminan bahwa para calon tak menggelontorkan uang untuk mendapatkan dukungan pada pemilu kali ini. Sementara rakyat makin permisif. Betapa pun ada penjelasan ringkas dan lugas bahwa hak suara kita tidak bisa ditukar dengan uang kertas 50 ribuan, namun nalar politik warga naif. Daripada tak dapat, elok uang panas itu diembat. Lagi pula, setelah menjabat, wakil rakyat terpilih hanya mengayakan diri sendiri. Demokrasi deliberatif makin jauh dari impian untuk bisa hadir ketika konstituen pandir.

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia