Senin, 24 Jun 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Izin Perumahan Dipersoalkan

19 Mei 2019, 05: 34: 28 WIB | editor : Abdul Basri

DISOROT: Warga melanjutkan pekerjaan bangunan di Perumahan Wisma Pangeranan Asri di Kelurahan Pangeranan, Bangkalan, Rabu (15/5).

DISOROT: Warga melanjutkan pekerjaan bangunan di Perumahan Wisma Pangeranan Asri di Kelurahan Pangeranan, Bangkalan, Rabu (15/5). (A. YUSRON FARISANDY/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Usaha perumahan di Bangkalan semakin pesat. Kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) diminta lebih maksimal dalam mengawasi ulah para pengembang. Pasalnya, saat ini ada dugaan bangunan berdiri di luar izin yang diberikan pemerintah.

Bangunan rumah itu berdiri di kompleks Perumahan Wisma Pangeranan Asri. DPMPTSP Bangkalan mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) pada 23 Februari 2017. Surat itu bernomor:648.1/37/433.114/2017 atas nama pemohon Bambang Slamet Utomo.

Dalam rekomendasi DPMPTSP bernomor:541/037/433.104/2017 disebutkan bahwa luas bangunan tipe 24 meter persegi x 77 unit. Sementara luas lahan 72 meter persegi. Puluhan unit bangunan yang mengantongi IMB itu berdiri di sisi utara lahan kosong, sedangkan yang diduga ilegal di sebelah selatan.

Pantauan di lokasi, bangunan di pintu masuk itu 20 unit. Tiap bangunan yang menghadap utara dan selatan itu masing-masing sepuluh unit dan bercat genting biru. ”Izin yang keluar hanya 77 unit. Sedangkan di sekitar lokasi ada bangunan baru yang jumlahnya puluhan,” kata seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebut kemarin (18/5).

Pria bertubuh tinggi itu menambahkan, jika tidak ada tindakan hanya akan menguntungkan developer. Menurut dia, pemerintah seharusnya tidak hanya melakukan survei lokasi sebelum mengeluarkan izin. Tapi, juga memantau ke lokasi setelah pembangunan selesai. ”Jika sudah ada bangunan ilegal dibiarkan, ini dipastikan ada oknum yang bermain,” imbuhnya.

Kasi Perizinan DPMPTSP Bangkalan Zahrul mengatakan, pihaknya sejak awal menyurvei ke lokasi bersama tim untuk mengeluarkan izin. Tim itu terdiri atas 16 orang dari dinas PUPR, dishub, satpol PP, dan BPN. Jika perwakilan instansi itu menyetujui, dilanjut proses izin. ”Jika memang tidak memenuhi, maka tidak dikeluarkan izin,” terangnya.

Survei dilakukan sekitar setengah tahun yang lalu. Dengan demikian, bangunan yang berdiri dan masih dibangun itu sudah berizin semua. Menurut Zahrul, jika izin perumahan belum keluar, tidak mungkin mendapatkan bantuan dari bank.

Data DPMPTSP Bangkalan menyebutkan, bangunan di Perumahan Wisma Pangeranan Asri yang berizin lebih 77 unit. Jika ada bangunan yang tidak sesuai izin, pasti akan dikomplain.

(mr/rul/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia