Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Berhasil Tinggalkan Opini WDP, Kali Pertama Sampang Raih WTP

18 Mei 2019, 15: 32: 13 WIB | editor : Abdul Basri

BANGGA: Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersalaman dengan Ketua BPK Perwakilan Jawa Timur Harry Purwaka usai menerima LHP BPK dengan opini WTP kemarin.

BANGGA: Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersalaman dengan Ketua BPK Perwakilan Jawa Timur Harry Purwaka usai menerima LHP BPK dengan opini WTP kemarin. (KOMINFO FOR RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang pecah telur dalam pelaporan keuangan. Untuk kali pertama, Sampang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Opini tersebut diperoleh setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan. BPK Perwakilan Jawa Timur (Jatim) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) anggaran 2018 kemarin (17/5).

Bupati Sampang Slamet Junaidi menyatakan, opini WTP atas LKPD baru bisa diraih. Sebelum-sebelumnya kabupaten yang diapit Bangkalan dan Pamekasan ini terus berkutat pada wajar dengan pengecualian (WDP). Raihan WTP ini merupakan kebanggaan tersendiri karena berhasil keluar dari opini WDP.

”Alhamdulillah untuk LKPD 2018 Pemerintah Kabupaten Sampang memperoleh opini WTP. Ini pertama kalinya selama pemerintahan berjalan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, penghargaan tersebut merupakan suatu kebanggaan atas keberhasilan yang sudah dicapai Pemkab Sampang. Menurut dia, penyajian laporan keuangan pada 2018 harus dipertahankan. ”Sejarah ini tak cukup sampai di sini karena opini WTP ini harus terus dipertahankan,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskan, untuk mencapai opini WTP tidak mudah. Menurut dia, butuh dukungan dan kerja keras dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sampang. ”Opini WTP ini merupakan hasil kerja sama yang solid seluruh OPD. Kami ucapkan terima kasih. Semoga opini WDP benar-benar hengkang dari Kabupaten Sampang,” harap Haji Idi.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Harry Purwaka memberikan catatan terhadap laporan keuangan pemerintah secara umum. Dia mengatakan, pihaknya masih menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD.

Menurut dia, beberapa hal ditemukan saat melaksanakan audit keuangan daerah. Yaitu, pengelolaan aset tetap tidak tertib dan pengelolaan pajak daerah tidak sesuai ketentuan. Selain itu, pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tidak sesuai ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

”Ada sepuluh poin yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan LKPD ke depannya. Itu sudah kami sampaikan kepada kepala daerah se-Jawa Timur,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, LKPD yang sudah diperiksa dan diaudit BPK dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Terutama terkait penganggaran program pemerintah di daerah masing-masing. ”Akuntabilitas dan transparansi harus diciptakan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan daerah,” pesannya.

(mr/rus/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia