Rabu, 13 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Kasus Jual Beli Suara Distop

Masalah Antar Caleg PKB Juga Diputus

17 Mei 2019, 06: 26: 15 WIB | editor : Abdul Basri

SENGGANG: Polisi dan tentara berjaga di Kantor Bawaslu Pamekasan kemarin.

SENGGANG: Polisi dan tentara berjaga di Kantor Bawaslu Pamekasan kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Kasus dugaan jual beli suara yang dilaporkan DPC PPP Pamekasan dihentikan oleh Bawaslu Pamekasan. Alasannya, bukti yang disampaikan pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengatakan, laporan dugaan jual beli suara itu sudah ditindaklanjuti. Beberapa orang, termasuk pelapor, dimintai keterangan. Bukti rekaman percakapan melalui sambungan telepon yang diserahkan pelapor juga dikaji.

Hasilnya, di dalam rekaman tersebut tidak menyebutkan bahwa jual beli suara dengan mahar Rp 400 juta. Dua orang yang berbincang hanya mendapat informasi yang kebenarannya belum dipastikan. Pelapor juga tidak bisa membawa orang yang merekam percakapan tersebut. Bahkan, identitas dua orang yang berbincang melalui sambungan telepon itu tidak diketahui.

Karena itu, Bawaslu memutuskan tidak melanjutkan penyelidikan dugaan jual beli suara tersebut. Namun, jika ada bukti baru yang lebih valid, tidak menutup kemungkinan kasus itu akan dibuka lagi.

Selama Pemilu 2019, ada sekitar 15 laporan. Semua laporan itu ditindaklanjuti. Bahkan, meski sekarang rekapitulasi tingkat nasional, masih ada dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Pamekasan. Salah satunya limpahan dari Bawaslu Jatim. ”Laporan dari peserta pemilu di Pamekasan ke Bawaslu Jatim, kemudian dilimpahkan ke kami,” katanya.

Beberapa waktu lalu DPC PPP Pamekasan melaporkan dugaan kecurangan pemilu di daerah pemilihan (dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Kota dan Tlanakan. Kecurangan itu berupa pergeseran suara yang merugikan partai berlambang Kakbah.

Versi PPP, di dapil 1 partai berwarna hijau itu mendapat dua kursi dewan. Namun, karena ada pergeseran suara, akhirnya hanya dapat satu kursi. Secara kelembagaan juga melaporkan dugaan jual beli suara dengan bukti rekaman percakapan yang diduga kuat penyelenggara.

Sekretaris Lajnah Pemenangan Pemilu DPC PPP Pamekasan Ulul Arham mengatakan, beberapa waktu lalu Bawaslu menyampaikan bahwa laporan itu memenuhi unsur. Jika lembaga pengawas pemilu menyampaikan tidak memenuhi unsur pelanggaran akan ditindaklanjuti. PPP akan menanyakan bukti apa yang dinilai kurang sehingga laporan itu tidak distop.

Ulum menyampaikan, ada tiga dugaan pelanggaran di dapil 1. Yakni, pelanggaran pidana pemilu berupa jual beli suara. Kemudian, pelanggaran etika penyelenggara dan pergeseran suara. ”Akan segera kami datangi Bawaslu,” katanya.

Bawaslu Bangkalan juga menghentikan kasus pelanggaran pidana pemilu yang dilaporkan Mayyis Abdullah. Caleg PKB nomor 2 itu sebelumnya melaporkan Ach. Hariyanto, rekan separtainya.

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengutarakan, kepolisian dan kejaksaan menilai saksi dan bukti serta klarifikasi Bawaslu selama 14 hari ini belum cukup untuk dilanjutkan ke proses penyidikan. Maka dari itu, perkaranya dihentikan. ”Dalam pembahasan kedua dihentikan. Apa yang kami lakukan sudah disampaikan ke kepolisian dan kejaksaan,” katanya.

Pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti dianggap belum memenuhi unsur pasal 516. Akurasi videonya juga dipertanyakan. Kepolisian dan kejaksaan ingin tahu, siapa yang merekam dan apakah benar ada pencoblosan. Sebab, dalam video itu tidak terekam aktivitas pencoblosan.

Karena itu, kepolisian dan kejaksaan meminta saksi fakta. Yakni, orang yang melihat langsung peristiwa itu berlangsung. ”Apa benar yang mencoblos itu saudara Ach. Hariyanto, dan pakai apa? Itu yang sulit pembuktiannya,” ucapnya.

Selama 14 hari pihaknya menawarkan kepada pelapor mendatangkan saksi fakta, tetapi tidak ada. Kemudian, Bawaslu melakukan investigasi sendiri. Informasinya, yang merekam saksi dari parpol lain.

Tetapi, ketika ditelusuri, orang itu sulit ditemui. Bahkan, dilayangkan surat undangan untuk hadir ke Bawaslu tidak merespons. ”Ternyata yang bersangkutan tidak ada di tempat alias kerja di luar kota,” terangnya.

Sementara Mayyis Abdullah kecewa atas keputusan Bawaslu. Sebab, dalam video itu jelas-jelas ada kecurangan dan pelanggaran. Tetapi, malah dianggap tidak memenuhi unsur. ”Gimana caranya saya akan lanjut ke MK. Tapi, saya runding dulu dengan saudara dan kuasa hukum,” katanya.

Sebelumnya, Mayyis melaporkan Ach. Hariyanto atas dugaan pelanggaran pidana pemilu. Sebab, pria yang akrab disapa Antok itu terekam dalam video yang ditengarai melakukan kecurangan di TPS 9 Desa Kampak, Kecamatan Geger. Rekaman video tersebut memperlihatkan Antok membawa surat suara dan memberikan kepada petugas untuk dimasukkan ke kotak suara.

(mr/pen/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia