Minggu, 15 Sep 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

PPP Putuskan Gugat ke MK

Yakin Terjadi Pergeseran Perolehan Suara

15 Mei 2019, 15: 46: 36 WIB | editor : Abdul Basri

PPP Putuskan Gugat ke MK

Share this      

PAMEKASAN – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakin terjadi kecurangan di daerah pemilihan (dapil) 1 pada pemilu 17 April lalu. Kecurangan tersebut berupa pergeseran suara. Dengan demikian, partai Kakbah memutuskan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dugaan kecurangan itu dilaporkan PAC PPP Kota Pamekasan ke Bawaslu beberapa waktu lalu. Lembaga pengawas pemilu itu melakukan kajian dan menemukan pergeseran suara. Bawaslu merekomendasikan kepada panitia agar mengkroscek ulang antara hasil rekapitulasi tingkat TPS (form C1) dan rekapitulasi tingkat kecamatan.

PAC PPP kemudian menyerahkan beberapa berkas bukti dugaan pelanggaran tersebut. PPP mengklaim berhasil merebut dua kursi dewan dari dapil 1 yang meliputi Kecamatan Tlanakan dan Kota Pamekasan. Total perolehan di dapil tersebut 15.221 suara.

Namun berdasar hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, kursi ke delapan justru diraih Partai Nasdem dengan 5.154 suara. Atau terpaut 80 suara dari jatah kursi kedua PPP dengan 5.074 suara.

Partai Kakbah itu juga melaporkan dugaan jual beli suara di dapil 1. Bukti berupa rekaman percakapan melalui sambungan telepon diserahkan kepada Bawaslu Pamekasan. Percakapan itu diduga dilakukan penyelenggara pemilu.

Ketua DPC PPP Pamekasan Halili Yasin menyatakan, beberapa bukti dugaan kecurangan berupa pergeseran suara disampaikan kepada Bawaslu Pamekasan. Bukti otentik lainnya masih dikumpulkan.

DPC PPP Pamekasan menggelar rapat internal menyikapi dugaan kecurangan yang sangat merugikan itu. Hasilnya, disepakati akan mengajukan gugatan ke MK. Harapannya, hasil rekapitulasi suara itu sesuai dengan hasil tingkat TPS.

Berdasarkan bukti form C1 yang dimiliki internal partai, PPP berhasil merebut dua kursi dewan dari dapil 1. Halili mengatakan, sejumlah bukti berhasil dikumpulkan. Pengurus serta simpatisan partai terus mengumpulkan bukti yang akan diajukan pada persidangan. ”Bukti-bukti terus kami kumpulkan,” katanya kemarin (14/5).

Sengketa tersebut akan diajukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilu pada Rabu 22 Mei mendatang. Sesuai aturan, gugatan hasil pemilu itu diajukan maksimal tiga hari setelah penetapan. ”Setelah penetapan, keesokan harinya langsung kami ajukan (gugatan),” katanya.

Mengenai dugaan jual beli suara, Halili memasrahkan pada Bawaslu Pamekasan dan sentra gakkumdu. Materi tersebut dinilai tidak masuk pada pokok gugatan di MK. Meski demikian, dugaan pidana pemilu itu harus ditindaklanjuti.

Ketua DPD Partai Nasdem Pamekasan Abdullah Ibrahim mengatakan, setiap peserta pemilu berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilu. Hak tersebut dilindungi konstitusi. ”Ya, silakan saja,” katanya.

Tetapi, pengajuan itu harus berdasar bukti. Di persidangan, bukti otentik harus dibeberakan. Nasdem siap adu bukti bahwa kursi kedelapan di dapil 1 itu memang hak partai restorasi.

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah mempersilakan peserta pemilu mengajukan keberatan. Prosedurnya, hasil pemilu serta sengketa putusan yang dikeluarkan KPU bisa diajukan ke MK.

Hamzah menyampaikan, dugaan pergeseran suara di dapil 1 klir sebelum rekapitulasi tingkat kabupaten. Waktu itu, kata Hamzah, Bawaslu meminta agar mengkroscek ulang hasil rekapitulasi.

Permintaan itu ditindaklanjuti dengan menyandingkan data serta disaksikan semua pihak. Termasuk, Bawaslu dan saksi dari tiap partai. ”Sebenarnya sudah klir. Tapi kalau masih ada yang keberatan, bisa langsung ke MK,” katanya.

Hamzah menyampaikan, proses rekapitulasi tingkat Provinsi Jatim usai. Sekarang dilakukan rekapitulasi tingkat nasional. Pada 22 Mei, akan ditetapkan secara nasional perolehan suara partai serta kursi dewan.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia