Minggu, 20 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Nilai UNBK Tak Pengaruhi Kelulusan

15 Mei 2019, 15: 25: 36 WIB | editor : Abdul Basri

ASYARI Kepala Cabang Disdik Jawa Timur Wilayah Sampang.

ASYARI Kepala Cabang Disdik Jawa Timur Wilayah Sampang. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Hasil rata-rata ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMA sederajat di Sampang memang mengecewakan. Sebab angkanya berada di bawah standar kompetensi lulusan (SKL). Tetapi, hasil minor itu tak lantas menjadi momok yang menakutkan bagi siswa.

Pasalnya, nilai UNBK bukanlah patokan utama bagi kelulusan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang Asyari mengatakan, UNBK tidak lagi menjadi acuan kelulusan. Siswa yang mempunya nilai UNBK rendah bukan otomatis tidak lulus. ”Kewenangan pelulusan sepenuhnya ditetapkan oleh masing-masing pihak sekolah,” kata Asyari kepada  RadarMadura.id.

Meski tidak menjadi standar kelulusan, rendahnya nilai UNBK tetap harus dievaluasi. Sebab sejak diambil alih pemerintah provinsi (pemprov), nilai UNBK tingkat SMA di Sampang selalu terendah di Jawa Timur. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus.

Paradigma masyarakat juga perlu diubah. Orang tua dan siswa tidak boleh hanya berpikir yang penting lulus meski nilai UNBK jeblok. Pandangan semacam itu tidak boleh dipelihara. Sebab, UNBK tetap menjadi standar kemampuan dan pengetahuan siswa.

Siswa juga perlu menyadari bahwa sejak SMA diambil alih provinsi, kompetensi tidak lagi diukur di tingkat kabupaten. Siswa berprestasi di tingkat kabupaten saat ini sudah tidak bisa dibangga-banggakan seperti saat SMA masih berada di bawah naungan pemerintah kabupaten (pemkab).

Tidak bisa karena kita kelasnya sudah Jawa Timur, bukan kabupaten. Bacaannya sudah tingkat provinsi,” tegasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana menyadari sejak diambil alih pemprov, pemkab tidak lagi berwenang mengelola SMA sederajat. Hal ini tentu berpengaruh pada pemenuhan prasarana pendidikan. Sebab, pemkab tidak lagi bisa melakukan intervensi untuk memenuhi fasilitas sekolah.

Ada plus minus dari pengalihan wewenang tersebut. Tetapi, menurut dia, bukan berarti SMA dan sederajat harus dikembalikan ke kabupaten. Melainkan, pemkab provinsi harus lebih peduli terhadap pengembangan SMA, khususnya di Sampang.

”Fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi. Dengan demikian, pendidikan di Sampang bisa semakin maju dan berkualitas,” jelasnya.

(mr/mam/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia