Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Sepuluh Penerima Bedah Rumah Dicoret

Komisi III Minta Pamerintah Cari Pengganti

14 Mei 2019, 05: 12: 35 WIB | editor : Abdul Basri

MEMPRIHATINKAN: Seorang perempuan berada di luar rumahnya di Jalan dr Sucipto, Desa Kolor, Kecamatan Kota, kemarin.

MEMPRIHATINKAN: Seorang perempuan berada di luar rumahnya di Jalan dr Sucipto, Desa Kolor, Kecamatan Kota, kemarin. (JUPRI/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengalokasikan Rp 930 juta untuk bantuan bedah rumah bagi lansia. Namun sampai saat ini, dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu belum bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat.

Bahkan kabar terbaru, terdapat 10 penerima dicoret karena tidak memenuhi syarat. Setelah disurvei, rumah mereka dinilai masih bagus. Dengan demikian, penerima dipastikan berkurang. Yakni, dari jumlah awal 62 orang menjadi 52 orang.

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Kamiluddin mengakui bantuan tersebut belum terealisasi. Pihaknya masih melakukan inventarisasi. ”Kami sudah melakukan proses verifikasi penerimanya,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (13/5).

Kamil mengatakan, penerima bansos tersebut akan ditetapkan berdasarkan surat keputusan (SK) bupati Sumenep. Namun, sampai saat ini SK itu belum turun ke lembaganya. Pihaknya menargetkan bansos khusus lansia itu cair Juni atau Juli. ”Target kami setelah Lebaran ini,” tegasnya.

Setiap penerima akan mendapat bantuan Rp 15 juta. Menurut dia, bantuan tersebut bersifat stimulan. Dengan demikian, penerima bantuan harus mengeluarkan uang sendiri jika dana tersebut dirasa masih kurang. Tidak ada aturan berapa luas rumah yang harus dibangun. ”Dari uang terserbut paling tidak ukuran rumah 4 x 6 dengan bahan sesederhana mungkin,” harap Kamil.

Dia menyampaikan, setiap penerima akan didampingi oleh satu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Mulai dari realisasinya hingga penyusunan laporan pertanggungjawabannya. ”Nanti ada surat pernyataan kesanggupan dari penerima untuk menyelesaikan pembangunan dengan anggaran yang ada,” terangnya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi III DPRD Sumenep Jauhari mengapresiasi dinsos karena melakukan verifikasi sebelum menyerahkan bantuan itu. Sepuluh penerima yang tidak layak tersebut harus diganti dengan warga yang lebih berhak.

”Jangan sampai anggaran itu tidak terserap, karena itu sangat diharapkan masyarakat yang tidak mampu,” tandasnya. (jup)

(mr/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia