Minggu, 15 Sep 2019
radarmadura
icon featured
Catatan

Mengurangi Jam Kerja Bukan Mengurangi Kinerja

Oleh Ahmad Faidi Haris*

11 Mei 2019, 14: 59: 18 WIB | editor : Abdul Basri

Mengurangi Jam Kerja Bukan Mengurangi Kinerja

Share this      

MENTERI PAN-RB mengeluarkan Surat Edaran Nomor 349 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadan 1440 H. Secara tersirat, terbitnya SE guna memberikan kesempatan lebih sempurna bagi ASN beragama Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Seperti diberitakan Radar Madura (01/05), Pemkab Sampang mengurangi jam kerja ASN agar ASN bisa meningkatkan kualitas ibadah selama Ramadan. Walaupun tidak harus menjadi alasan bermalas-malasan untuk menyelesaikan tugas kepentingan publik.

Pengurangan jam kerja selama Ramadan ini bukan berarti harus mengurangi kinerja. Justru dalam SE menteri PAN-RB tersebut pada paragraf awal ditegaskan bahwa dalam rangka efektivitas kinerja ASN pada bulan Ramadan. Sebuah pemahaman yang keliru bila pengurangan durasi waktu ditafsiri sebagai dispensasi capaian kinerja ASN pada bulan Ramadan.

Dalam ilmu hukum administrasi negara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam konteks pengurangan jam kerja bagi ASN pada bulan Ramadan, di sini dibutuhkan reschedule waktu dan jumlah bentuk pelayanan agar kinerja tetap tercapai secara maksimal.

Durasi waktu kerja yang lebih lama tidak selamanya menjadi tolok ukur produktivitas kinerja yang baik. Fakta yang sedang berkembang di beberapa Negara Eropa saat ini, seperti di Jerman, Swedia, telah mulai menerapkan pengurangan jam kerja bagi pegawai dan karyawannya. Pada mulanya 8 jam per hari menjadi 6 jam (Majalah Time/01/2017).

Dalam catatan majalah Time justru dengan jam kerja yang demikian menjadikan Jerman sebagai negara paling produktif ke-10 di dunia dan Swedia ada di peringkat ke-14. Ini kemudian yang membuat sebagian negara di Asia seperti Jepang berkeinginan juga mengurangi jam kerja pegawainya.

Kinerja pemerintahan yang baik tak selalu diukur dengan luasnya jam kerja. Tetapi, kualitas kinerja yang baik selalu bersamaan dengan komitmen dan kesadaran para ASN dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Untuk mewujudkan hal itu, ada beberapa asas yang tertuang dalam asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik. Salah satu asasnya adalah asas profesionalitas (pasal 3 poin 6 UU/28/1999).

Profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan syarat penting dalam upaya menghasilkan kinerja aparatur pemerintahan yang baik. Profesionalisme ASN adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ASN secara baik dan benar. Demikian juga komitmen dan sangat bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas profesinya.

Asas tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa di antara asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah adanya pelayanan publik yang baik, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Kehadiran dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Mengukur suatu kinerja memerlukan indikator (performance indicators) untuk menetapkan aktivitas berdasarkan perilaku. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Dalam konteks pengukuran kinerja aparatur sipil negara, terdapat indikator kinerja utama yang ditetapkan berdasar Permen PAN-RB 14/2005. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pengertian indikator kinerja utama menurut peraturan perundang-undangan adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Agus Dwiyanto (2012) dalam Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, indikator dalam mengukur kinerja yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Produktivitas kinerja ASN tetap maksimal pada bulan Ramadan kendati terdapat pengurangan jam kerja. Kualitas pelayanan masyarakat tetap dioptimalkan guna menghindari kesan negatif terhadap kinerja pemerintahan di bulan Ramadan yang cenderung bermalas-malasan. 

Responsivitas atau kemampuan mengenali dan memahami kebutuhan masyarakat dalam konteks pelayanan tetap harus tampak tidak terganggu dengan aktivitas berpuasa. Bersamaan dengan ini pula responsibilitas dan akuntabilitas sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan pelayanan publik –bahwa telah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, prosedur kebijakan secara konsisten– tetap dipertahankan.

Kelima indikator di atas dapat menjadi tolok ukur bagi instansi atau bagi semua pihak dalam rangka efetivitas kinerja pelaksanaan pemerintahan selama Ramadan. Pengurangan jam kerja dan menjalankan ibadah puasa tak dapat dijadikan alasan untuk menunda agenda kegiatan dan pelayanan publik. 

*Dosen dan pemerhati kebijakan publik IAIN Madura.

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia