Minggu, 16 Jun 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Suara Tiga Caleg Lebih 100 Ribu

Saksi Parpol Enggan Teken Form DB-1

06 Mei 2019, 15: 36: 56 WIB | editor : Abdul Basri

KETAT: Petugas kepolisian, para saksi partai, menunggu berjalannya rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil pemilu di Aula PKPN Pamekasan kemarin.

KETAT: Petugas kepolisian, para saksi partai, menunggu berjalannya rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil pemilu di Aula PKPN Pamekasan kemarin. (MUSTAJI/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 selesai Jumat malam (3/5). Termasuk perolehan suara calon anggota legislatif (caleg) DPR RI daerah pemilihan (dapil) Madura. Berdasar data sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten (form DB1) tiga caleg meraup suara di atas seratus ribu.

Yakni, caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 4 Syafiuddin. Kemudian ada caleg Partai Gerindra nomor urut 2 Imron Amin. Lalu, caleg Partai Demokrat nomor urut 7 Hasani bin Zuber.

Mereka bertiga meraup suara di atas ratusan suara. Perolehan Syafiuddin mencapai 134.169 suara. Imron Amin jauh lebih tinggi. Ketua DPC Partai Gerindra Bangkalan itu berhasil memperoleh 234.543 suara. Sementara Hasani bin Zuber sebanyak 159.627 suara (lihat grafis).

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar mengutarakan, rekapitulasi tingkat kabupaten bisa diselesaikan dengan baik. Meski demikian, dia mengakui, pada saat dilakukan pembacaan diwarnai protes dan keberatan yang diajukan saksi partai politik (parpol). ”Alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik. Cukup berjalan lancar,” kata Fauzan.

Fauzan menyampaikan, hasil penghitungan perolehan suara mulai pemilihan presiden-wakil presiden hingga DPRD kabupaten sebetulnya belum selesai. Masih ada ruang bagi parpol atau peserta pemilu untuk menempuh jalur hukum berupa gugatan perselisihan suara. ”Apa yang sudah kita bacakan, itu hasil rekapitulasi secara berjenjang. Dari rekap TPS, kecamatan hingga kabupaten,” ujarnya.

Fauzan menegaskan, pembacaan rekapitulasi tingkat kabupaten ini belum mencerminkan terhadap penetapan untuk calon terpilih dan perolehan kursi. Bisa saja hasil rekapitulasi ini berubah karena ada ruang gugatan di MK. ”Jadi belum betul-betul final,” sebutnya.

Terlebih, setelah rekapitulasi tingkat kabupaten ini masih ada jenjang berikutnya. Yakni, rekapitulasi tingkat provinsi dan nasional. Kecuali, untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten. ”Untuk DPRD kabupaten sudah kami tetapkan hasilnya,” terangnya.

Fauzan menyampaikan, gugatan perselisihan suara ke MK terbuka lebar. Karena itu, pihaknya tidak bisa memastikan caleg terpilih dan perolehan kursi tiap parpol. ”Perkara ada yang tidak puas, itu hal biasa. Gunakan saluran hukum yang lain,” pungkasnya.

Sementara itu, rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasi pemilu di Pamekasan pada Sabtu malam (4/4) diwarnai keributan antara saksi parpol dengan komisioner KPU. Menurut keterangan para saksi, keributan tersebut karena komisioner KPU memaksa para saksi parpol menandatangani formulir DB1.

Saksi parpol yang menolak justru menyandera formulir tersebut. Melihat hal itu, Komisioner KPU Pamekasan Syamsul Muarif malam itu berusaha mengambil formulir tersebut. Namun, usahanya tidak diindahkan oleh para saksi parpol.

”Kami menolak tanda tangan karena rekapitulasi belum selesai. Di dapil lima ada masalah dan rekapitulasinya belum selesai. Kami mau tanda tangan kalau rekapitulasinya sudah selesai,” ungkap saksi Partai Golkar Sulaisi Abdurrazaq.

Setelah dilakukan perundingan, pihaknya sepakat dengan pihak KPU untuk tidak melakukan penandatanganan sampai rekapitulasi selesai atau ada keputusan jelas. ”Rencananya sore ini (kemarin) agenda penandatanganan DB1,” jelasnya.

Meski begitu, Sulaisi mengaku tetap akan melayangkan keberatan atas kejadian tersebut ke Bawaslu Jawa Timur (Jatim). Menurut dia, PBB, PDIP, dan Partai Demokrat juga ikut melakukan hal yang sama. ”Kami empat partai ini sudah melayangkan keberatan kami dengan mengisi DB2. Karena walaupun kami koar-koar di sini, kalau kami tidak mengisi DB2, Bawaslu tidak punya dasar untuk menindaklanjuti,” katanya.

Hingga tadi malam Ketua KPU Pamekasan Mohammad Hamzah dan Ketua Bawaslu Abdullah Saidi belum bisa memberikan penjelasan. ”Sebentar, kami masih rapat,” kata Saidi saat ditemui di Gedung PKPN Pamekasan kemarin (5/5).

(mr/daf/aji/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia