Kamis, 12 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Gerindra Apresiasi Penyelenggara

28 April 2019, 15: 15: 13 WIB | editor : Abdul Basri

KEJAR DEADLINE: Wartawan JPRM Prengki Wirananda berbincang dengan Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah kemarin.

KEJAR DEADLINE: Wartawan JPRM Prengki Wirananda berbincang dengan Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah kemarin. (RadarMadura.id)

Share this      

INSTRUKSI DPD Partai Gerindra Jawa Timur kepada seluruh saksi untuk tidak tanda tangan rekapitulasi hasil pilpres tidak berlaku di Pamekasan. Pasalnya, pasangan Prabowo-Sandi menang telak.

Ketua DPC Gerindra Pamekasan Taufiqur Rahman mengatakan, instruksi kepada saksi itu tidak berlaku karena menang telak di Pamekasan. Capres-cawapres nomor urut 02 memperoleh 82,58 persen dari total suara. Sementara pasangan Jokowi-Ma’ruf hanya memperoleh 17,42 persen.

Seluruh saksi di tingkat kecamatan meneken hasil pilpres. Selain karena menang telak, kinerja penyelenggara pemilu dinilai cukup memuaskan. Sejauh ini, kata Taufiq, belum ditemukan kecurangan. ”Sejauh ini, kinerja penyelenggara kami nilai jujur,” katanya kemarin (27/4).

Anggota DPRD Pamekasan itu menyampaikan, kejujuran penyelenggara pemilu wajib dipertahankan. Sebab, hasil perolehan suara itu amanah rakyat yang tidak boleh diubah sedikit pun.

Komisioner KPU Pamekasan Divisi Perencanaan dan Data Muhammad Subhan mengatakan, netralitas penyelenggara harga mati. Sejak awal diwanti-wanti agar penyelenggara bekerja jujur. Jika ada dugaan kecurangan, akan langsung ditindaklanjuti.

Jika penyelenggara terbukti melakukan pelanggaran, pasti ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Masyarakat juga secara leluasa mengawasi jalannya pesta demokrasi.

Selain itu, ada pengawas dari Bawaslu Pamekasan dan lembaga pemantau yang terdaftar. Dengan demikian, diyakini pesta demokrasi berjalan lancar sesuai ketentuan. Sedikit pun, pelanggaran akan terpantau.

Sementara itu, Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah mengatakan, rekapitulasi di tingkat kecamatan maksimal berakhir 4 Mei. Kemudian, dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat kabupaten. Rekapitulasi tingkat kecamatan diyakini selesai sebelum deadline. Sebab, beberapa kecamatan seperti Larangan dan Galis sudah ditetapkan.

Aktivis GMNI Pamekasan Homaidi mengatakan, rekapitulasi hasil suara harus bersih. Panitia penyelenggara tidak boleh mengutak-atik perolehan masing-masing calon. Jika ada perubahan dan lolos dari pantauan, akan terus berlangsung hingga tingkat kabupaten.

”Kalau di kabupaten hanya merekap hasil dari kecamatan, tidak membuka lagi data dari TPS,” katanya. Karena itu, pengawasan dan pengawalan rekapitulasi tingkat kecamatan harus maksimal.

Seluruh komponen pengawas harus bekerja secara jeli dan teliti. Peserta pemilu juga wajib ikut andil dalam mengawasi jalannya rekapitulasi. Harapannya, tidak ada ruang sedikit pun bagi oknum untuk bermain dengan cara mengubah perolehan suara.

Sementara itu, jumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal di Sumenep bertambah satu menjadi 5 orang. Terakhir yang dikabarkan meninggal dunia yakni Yahya, anggota PPS Desa Mandala, Kecamatan Rubaru.

Divisi Pemutakhiran Data Pemilih Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rubaru Hadi mengatakan, Yahya meninggal dunia sekitar pukul 09.50 kemarin (27/4). Dia memiliki riwayat penyakit. Namun, faktor kelelahan diyakini menjadi penyebab utama.

Yahya tidak lagi terlihat saat penghitungan suara tingkat kecamatan. Kelelahan yang dialami tidak hanya pada saat hari pencoblosan. ”Penyakit asma kalau tidak salah,” kata Hadi.

Komisioner KPU Sumenep Abdul Hadi mengatakan, anggota PPS yang masih sakit sudah mendapat penanganan medis. Sebelumnya, kesehatan semua petugas juga dicek untuk memastikan kondisi mereka baik. 

(mr/pen/bad/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia