Selasa, 15 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

KPU Pecat Ketua dan Anggota KPPS

26 April 2019, 13: 51: 30 WIB | editor : Abdul Basri

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh.

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh. (A. YUSRON FARISANDY/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bangkalan melangkah cepat merespons laporan caleg PKB Mayyis Abdullah. Badan yang dinakhodai A. Mustain Saleh ini mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU). Rekomendasi lain agar ketua dan anggota KPPS di TPS 09 Desa Kampak dipecat.

Rekomendasi bernomor 055/K.Bawaslu-Prov.JI-01/PM.05.02/IV/2019 itu dikeluarkan kemarin (25/4). Atau hanya berselang satu hari dari laporan Mayyis yang melaporakan caleg rekan separtainya dari daerah pemilihan (dapil) yang sama.

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengutarakan, rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasar hasil pemeriksaan dokumen laporan, kajian, dan rapat pleno terhadap laporan nomor 009/LP/Kab/16.10/IV/2019 tertanggal 24 April 2019. Bawaslu memutuskan bahwa materi yang dilaporkan Mayyis memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi pemilihan.

Komisioner KPU Bangkalan Badrun

Komisioner KPU Bangkalan Badrun (DAFIR/RadarMadura.id)

”Kami merekomendasikan agar dilakukan PSU untuk pemilihan DPRD di TPS 09 Desa Kampak, Kecamatan Geger. Kemudian, ketua dan anggota KPPS-nya untuk tidak ditugaskan lagi,” ujarnya.

Keputusan tersebut mengacu pada UU 7/2017 tentang Pemilu. Juga berdasar Peraturan Badan Pengawas Pemilu 9/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu 1/2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu. Selain itu, berdasar PKPU 9/2019 tentang Perubahan atas PKPU 3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

Mustain menyampaikan, berdasar kajian sangat jelas ada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) ikut mencoblos lebih dari sekali. Temuan tersebut terlihat dalam rekaman video yang disertakan dalam laporan Mayyis. ”Keputusan awal kita rekomendasi PSU dan KPPS-nya tidak perlu digunakan lagi,” terangnya.

Sementara untuk caleg nomor 4 PKB dapil II Ach. Hariyanto yang dilaporkan Mayyis masih dalam pembahasan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Hariyanto juga terlihat dalam video tersebut. Hari ini masalah tersebut akan dibahas dengan tim gakkumdu. ”Karena ada unsur pidananya, kami harus bahas bersama pihak kepolisian dan kejaksaan,” jelas Mustain.

Komisioner KPU Bangkalan Badrun membenarkan ada rekomendasi Bawaslu. KPU diminta untuk melakukan PSU pemilihan DPRD Bangkalan di TPS 09 Desa Kampak, Kecamatan Geger. Penetapan jadwal PSU akan diplenokan. Pihaknya juga harus konsultasi ke KPU Jawa Timur berkenaan dengan kesiapan logistik.

KPU siap menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tentang KPPS yang diduga melakukan pelanggaran pemilu. Kesiapan itu akan ditindaklanjuti dengan tindak pemecatan. ”Kami berhentikan semuanya untuk tujuh orang. Termasuk, ketua dan anggotanya,” tegasnya.

Sebelumnya, Mayyis Abdullah, caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melaporkan rekan caleg separtainya ke Bawaslu di Jalan Pemuda Kaffa, Rabu (24/4). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Terdapat rekaman video di TPS 09 Desa Kampak yang memperlihatkan dugaan kecurangan. Oknum yang diduga melakukan tindakan tersebut merupakan petugas KPPS dan caleg PKB nomor urut 4 dapil II Ach. Hariyanto.

Namun, Hariyanto membantah bahwa dirinya melakukan kecurangan berupa pencoblosan. Kala itu, dia mengaku hanya menyarankan petugas untuk segera memasukkan surat suara ke kotak suara. Pria yang akrab disapa Antok itu mengaku tidak benar jika dirinya dituding ikut mencoblos. Sebab, dia juga tidak tahu apakah surat suara yang dimasukkan dalam kotak suara itu surat suara DPRD kabupaten atau surat suara DPRD provinsi, DPR RI atau pilpres.

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia