Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Berita Kota

Dana Hibah Tembus Rp 218,5 Miliar

Dipecah untuk 1.154 Pokmas Madura

26 April 2019, 13: 33: 43 WIB | editor : Abdul Basri

Sekretaris DPRKP dan Cipta Karya Jatim Baju Trihaksoro.

Sekretaris DPRKP dan Cipta Karya Jatim Baju Trihaksoro. (BAHRUL ULUM/RadarMadura.id)

Share this      

SURABAYA – Sebanyak 1.154 kelompok masyarakat (pokmas) di Madura bakal menerima program Pemprov Jatim 2019. Program tersebut merupakan dana hibah untuk sejumlah kegiatan. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp Rp 218.535.000.000.

Perinciannya, Bangkalan senilai Rp 20.075.000.000 untuk 113 pokmas. Sampang lebih besar dengan nilai Rp 136.395.000.000 dipecah untuk 693 pokmas. Pamekasan mendapat Rp 48.150.000.000 untuk 278 pokmas. Sementara Sumenep hanya Rp 13.915.000.000 diperuntukkan 70 pokmas.

Program tersebut melekat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Cipta Karya Jawa Timur. Jenis kegiatan dana hibah ini bermacam-macam. Di antaranya, pembangunan jalan lingkungan, plengsengan, saluran drainase, pembangunan tandon air, pembangunan pagar makam, dan pembuatan sumur bor.

Sekretaris DPRKP dan Cipta Karya Jawa Timur Baju Trihaksoro menerangkan, pada 2018 pokmas mengajukan proposal hibah kepada Pemprov Jatim. Kemudian diserahkan kepada instansinya sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Pihaknya lantas melakukan verifikasi proposal itu.

Lalu, mengkroscek lokasi untuk mengetahui pasti kebutuhan masyarakat atas dana hibah itu. Setelah itu digodok oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur bersama tim anggaran dan disahkan oleh DPRD. Kendati sudah dilakukan verifikasi, program hibah belum terealisasi. Sebab, ada beberapa tahapan masih dalam proses. Yakni, menunggu SK gubernur dan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) atau kontrak.

”Hibah uang ke pokmas. Duitnya cair langsung di rekening pokmas. Dikerjakan swadaya masyarakat,” terangnya kemarin (25/4). ”Ada surat edaran Pak Sekda untuk dicairkan setelah pemilu. Baru sekarang kita terjun lagi untuk monitoring agar segera melengkapi administrasi. Setelah SK gubernur, baru dilakukan kontrak untuk pencairan. Baru dilaksanakan pengerjaan,” imbuhnya.

Pria berkacamata itu menambahkan, pada saat pelaksanaan pihaknya juga akan mengawasi pengerjaan. Jika ada pengerjaan tidak sesuai dengan ketentuan, akan diberi peringatan pertama agar diperbaiki. Jika tetap tidak diperbaiki, akan terbit peringatan kedua agar segera diperbaiki.

Kalau tetap tidak diperbaiki, akan terbit peringatan tiga. Jika tetap tidak diperbaiki, akan koordinasi dengan pengawas pemprov. Jika ada unsur dugaan pidana korupsi, akan diproses aparat penegak hukum. Namun, selama ini jika ada pengerjaan kurang baik langsung dilakukan perbaikan oleh pokmas sehingga kualitasnya dinilai sesuai ketentuan.

Setelah pengerjaan rampung, pokmas harus membuat laporan pertanggungjawaban (LPj). Lalu diserahkan ke DPRKP. ”Waktu pengerjaan program tersebut selama tiga bulan pasca dilakukan pencairan,” tutup Baju Trihaksoro.

(mr/mam/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia