Kamis, 23 May 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Beber Dugaan Pelanggaran

24 April 2019, 14: 50: 13 WIB | editor : Abdul Basri

MINTA KEADILAN: Aliansi Masyarakat Penyelamat Demokrasi (AMPD) menggelar demonstrasi di depan kantor KPU Bangkalan kemarin.

MINTA KEADILAN: Aliansi Masyarakat Penyelamat Demokrasi (AMPD) menggelar demonstrasi di depan kantor KPU Bangkalan kemarin. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

SEMENTARA itu, video dugaan kecurangan diperlihatkan kepada komisioner KPU Bangkalan kemarin (23/4). Gambar bergerak tersebut diperlihatkan Mathur Husairi selaku orator aksi Aliansi Masyarakat Penyelamat Demokrasi (AMPD) ketika menggelar demo di Jalan RE Martadinata.

Mathur juga mengungkap banyak pelanggaran yang diduga dilakukan penyelenggara dan oknum pemerintah desa. Bentuk pelanggaran itu berupa surat suara tercoblos sebelum digunakan pemilih hingga pengaturan perolehan suara.

Dugaan kecurangan lainnya, yakni formulir C1 pemilihan DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, dan pilpres tidak diserahkan kepada saksi. KPPS tidak mengumumkan C1 di tiap TPS. Surat suara yang dihitung hanya untuk DPRD kabupaten dan pilpres di Desa Karang Nangka, Kecamatan Blega.

Kemudian, saksi di Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, hanya dikasih C1 provinsi. Formulir itu diserahkan sebelum penghitungan surat suara selesai. Selain itu, ada dugaan caleg incumbent melakukan pencoblosan dalam sebuah rumah di Desa Kampak, Kecamatan Geger. Selain itu, muncul oret-oretan pembagian suara untuk caleg DPR RI dan DPRD provinsi di semua TPS di Desa Larpak, Geger.

Mathur mengungkapkan, ada caleg dari luar Madura mendapatkan suara puluhan ribu. Menurut dia, hal itu tidak masuk akal. ”Ini indikasi yang tidak bisa dibantah. Semacam ada pengaturan suara yang dilakukan oleh penyelenggara,” sebutnya.

Dia juga mempertanyakan data kehadiran dan perolehan suara yang sangat jomplang. Sebab, partisipasi pemilih mungkin hanya berkisar 50 persen. Namun, yang terjadi hampir 95 persen. Bahkan, di beberapa TPS mencapai 100 persen lebih.

AMPD menuntut KPU menghentikan rekapitulasi tingkat kecamatan dan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) se-Bangkalan.

”Kami akan buka semua dan akan kami laporkan ke Bawaslu. Ini sangat masif kecurangannya,” paparnya.

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar siap ditindaklanjuti tuntutan AMPD. Namun, pihaknya perlu bukti kuat. Terutama, berkenaan dengan dugaan pelanggaran dan kecurangan seperti yang dituduhkan. ”Apa saja yang dimiliki, tolong buktinya sampaikan. Kami minta bukti-buktinya,” katanya didampingi empat komisioner yang lain.

Jika pelanggaran tersebut dilakukan PPK, PPS, dan KPPS, KPU tidak akan segan-segan menindak tegas. Namun, kecurangan itu juga harus dilaporkan ke Bawaslu. ”Semua pihak harus menjunjung tinggi dengan aturan yang ada,” pintanya.

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh menyambut baik data atau temuan AMPD. Sebab, materi yang disampaikan itu sebagian sudah dilaporkan dan dalam proses. ”Baik secara informal maupun resmi,” kata Mustain.

Bawaslu juga mengantongi formulir C1 untuk lima jenis pemilihan. Namun, tidak bisa disebutkan secara gamblang untuk kepentingan ketika terjadi perselisihan atau sengketa pemilu. ”Form C1 melalui pengawas TPS yang tersebar di ribuan TPS itu,” jelasnya.

Pelaksanaan pemilu di Sampang juga dipersoalkan. Tiga warga dari dua kecamatan melaporkan dugaan penggelembungan data kepada Bawaslu kemarin (23/4). Mereka adalah Abdha Alif Zaini dan Anwar Sanusi, warga Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, serta Zahri, warga Kecamatan Torjun.

Anwar Sanusi mengatakan, pelanggaran itu diduga dilakukan penyelenggara pemilu di tingkat PPS dan KPPS. Bentuk pelanggaran tersebut berupa penggelembungan suara yang mencapai 99 persen dan ada yang seratus persen di beberapa tempat pemungutan suara (TPS).

”Kami tidak mau menyebutkan TPS berapa. Kami langsung menyebutkan desa. Seperti di Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, dan Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung,” ungkap pria yang juga anggota komisi 3 DPRD Sampang dari PDIP itu.

Padahal, lanjut Anwar, dalam daftar pemilih tetap (DPT) terdapat data penduduk meninggal dunia dan penduduk yang merantau. Pada hari pencoblosan mereka tidak mudik. Dia juga mendapat informasi dari masyarakat tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (formulis C6) hingga hari pencoblosan.

”Kami harap Bawaslu bertindak sesuai fakta dan aturan, yaitu pasal 532 UU 7/2017 tentang pemilu,” pintanya. Selain itu, dia menyebut ada saksi tidak diberi C1 oleh tingkat KPPS. Salinan C1 baru diberikan saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Masalah lain terkait adanya suara di suatu TPS yang diborong satu caleg.

Komisioner Bawaslu Sampang Divisi Penindakan Pelanggaran Yunus Alighafi mengatakan, laporan itu akan ditindaklanjuti dengan mengumpulkan data dan keterangan saksi.

(mr/luq/rul/daf/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia