Senin, 20 May 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Lima TPS Coblos Ulang

Anggota KPPS Masalima Masih di Mapolsek

20 April 2019, 16: 29: 42 WIB | editor : Abdul Basri

PROTES: Kapolsek Masalembu Iptu Rusdi menemui massa aksi yang menuntut segera digelar PSU di TPS 03 Masalima Kamis (18/4).

PROTES: Kapolsek Masalembu Iptu Rusdi menemui massa aksi yang menuntut segera digelar PSU di TPS 03 Masalima Kamis (18/4). (HAMDI AKBAR FOR RadarMadura.id)

SAMPANG – Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 diwarnai pelanggaran. Lima tempat pemungutan suara (TPS) di tiga kabupaten direkomendasikan menggelar coblos ulang. Selain itu, ada dua TPS yang hasil suaranya akan dihitung kembali.

Sampang selalu punya cerita dalam setiap hajat perebutan suara. Selain kasus penembakan, kabupaten ini unggul dalam jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang harus coblos ulang. Sebab, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan pelanggaran pada pemilu 17 April 2019 itu.

Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sampang Yunus Alighafi mengatakan, rekomendasi itu berdasar temuan pengawas TPS dan panwascam. Pelanggaran di tiga TPS tersebut tidak sama. Pelanggaran di TPS 03 Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, lebih 90 surat suara (SS) caleg DPRD tercoblos.

BELUM DILAKSANAKAN: Komisioner Bawaslu Bangkalan saat mendatangi TPS 15 Desa Banyuning, Kecamatan Geger, Kamis (18/4).

BELUM DILAKSANAKAN: Komisioner Bawaslu Bangkalan saat mendatangi TPS 15 Desa Banyuning, Kecamatan Geger, Kamis (18/4). (BAWASLU BANGKALAN FOR RadarMadura.id)

Dengan demikian, pencoblosan terhadap SS DPRD kabupaten di TPS itu ditangguhkan. Sementara pencoblosan SS DPRD provinsi, DPR RI, DPD, dan capres-cawapres dilanjutkan.

Pelanggaran di TPS 06 Desa Madupat, Kecamatan Camplong, berbeda. Kertas SS pilpres dicoblos di luar TPS. Temuan itu berdasar bukti dan investigasi atas video yang beredar di media sosial. Karena itu, direkomendasikan agar pemilihan presiden di TPS 06 Desa Madupat dilakukan PSU.

Lain lagi masalah yang terjadi di TPS 09 Desa Rabasan, Kecamatan Camplong. Di tempat ini ditemukan pelanggaran satu orang melakukan pencoblosan berkali-kali. Karena itu, direkomendasikan dilakukan pencoblosan ulang untuk semua jenis lima surat suara.

”Sementara ini kami merekomendasikan tiga TPS di tiga desa dan dua kecamatan untuk dilaksanakan PSU,” katanya kemarin (19/4).

Laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu cukup banyak. Namun, pihaknya hanya menindaklanjuti laporan resmi yang lengkap syarat materiel dan formalnya. ”Saksi-saksi dan orang yang bersangkutan di tiga TPS yang akan melakukan PSU sudah kami panggil dan diperiksa,” ungkapnya.

Pelaku pelanggaran adalah oknum orang luar. Sebagian lagi dilakukan oleh penyelenggara. ”Kalau informasi awal yang masuk, memang ada keterlibatan oknum kepala desa. Tapi, laporan resminya belum ada,” terang Yunus.

Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi bawaslu. Berkaitan dengan keterlibatan penyelenggara dalam pelanggaran akan disanksi. ”Akan kami sanksi sesuai aturan,” tegasnya.

KPPS Masih di Mapolsek

Panwascam Masalembu akhirnya mengeluarkan rekomendasi atas kasus surat suara yang sudah tercoblos di TPS 03 Desa Masalima. Panwascam memerintahkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk melakukan PSU. Rekomendasi itu dikeluarkan setelah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak dan mengumpulkan bukti-bukti. Rekomendasi diterbitkan Kamis (18/4).

Ketua Panwascam Masalembu Nurul Hidayatullah mengungkapkan, para anggota KPPS 03 Masalima masih berada di Mapolsek Masalembu. Mereka tinggal di kantor aparat keamanan itu demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab berdasar informasi warga, banyak pihak yang menuntut agar anggota KPPS disanksi pidana. ”Keenam KPPS itu masih diamankan. Kami tinggal klarifikasi selanjutnya,” terang Nurul kemarin (19/4).

Komisioner KPU Sumenep Divisi Teknis Malik Mustafa mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan teknis pelaksanaan rekomendasi tersebut. Ada dua hal yang perlu segera dipersiapkan. Pertama, mengenai penyelenggara di tingkat paling bawah. Siapa yang akan menggelar, apakah mengangkat KPPS baru atau diambil alih oleh PPS atau PPK, masih perlu dibahas di internal KPU.

Pihaknnya masih mencari mekanisme yang berlaku mengenai pelaksanaan PSU. ”Karena rekomendasinya, salah satunya merekomendasi evaluasi anggota KPPS,” jelas Malik.

Kedua, terkait ketersediaan logistik PSU. Di Sumenep memang tersedia surat suara untuk PSU, tetapi tidak lengkap dari kebutuhan suara di satu TPS. ”Tentu ini harus berkoordinasi dengan KPU provinsi maupun pusat,” paparnya. Kalau cadangan memang ada untuk PSU, tapi bukan untuk semua jenis pemilihan. Sementara ini (rekomendasi PSU) semua jenis pemilihan,” tegasnya.

Sesuai aturan, pelaksanaan PSU digelar paling lama 10 hari sejak tanggal pemungutan suara. Karena itulah KPU harus memanfaatkan waktu singkat demi suksesnya PSU di TPS 03 Masalima. Pihaknya memastikan sebelum H+10, PSU sudah bisa digelar di Masalembu.

Pemungutan suara di TPS 03 Desa Masalima dihentikan di tengah jalan Rabu (17/4). Penyebabnya, ada surat suara yang sudah tercoblos sebelum digunakan warga. Warga tersebut memprotes dan membuat suasana TPS 03 geger.

Setelah dihitung, ternyata yang sudah tercoblos bukan hanya satu surat suara. Ada 69 surat suara tercoblos untuk DPRD kabupaten, DPRD provinsi 68 surat suara, DPR RI 59 surat suara, dan 70 surat suara pilpres. Di TPS tersebut daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 212 orang.

Tunggu Petunjuk KPU Provinsi

Di Bangkalan ada tiga TPS yang ditemukan pelanggaran. Bawaslu merekomendasikan agar dilakukan PSU di TPS 15 Desa Banyuning Laok, Kecamatan Geger. Sedangkan di TPS 008 Desa Katol Barat, Geger, dan TPS 002 Desa Jukong, Kecamatan Labang, direkomenasikan hitung ulang.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Lembaga Bawaslu Bangkalan Abdul Azis mengatakan, PSU direkomendasikan karena di TPS 15 terdapat temuan pelanggaran pada pemungutan suara Rabu (17/4). Ada pemilih tidak tercantum dalam DPT, namun menggunakan surat suara. ”Setelah dikaji, ditemukan beberapa nama yang tidak ditemukan dalam DPT, DPTb dan DPK namun menggunakan hak pilih di TPS tersebut,” ujarnya.

Penghitungan suara ulang di TPS 008 Desa Katol Barat dan TPS 002 Desa Jukong karena ditengarai ada penggelembungan suara. ”Penghitungan ulang ini bisa dibarengkan ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Ketua PPK Geger Wijaya mengatakan, rekomendasi PSU dari panwascam sudah ditindaklanjuti ke KPU Bangkalan. Jadwal masih menunggu kesiapan logistik. ”Prinsipnya, siap melaksanakan rekomendasi PSU,” ucapnya.

Komisioner KPU Bangkalan Badrun mengatakan, rekomendasi PSU tiba Kamis (18/4). Namun, pihaknya belum mengambil keputusan. Sebab, perlu berkonsultasi ke KPU Jawa Timur. Berkenaan dengan rekomendasi penghitungan ulang akan dilakukan bersamaan dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan. ”Rencananya, rekapitulasi antara Minggu dan Senin depan ini,” terangnya.

Dari empat kabupaten di Madura, hanya pemilu di Pamekasan yang tidak dicederai dugaan pelanggaran. Bawaslu tidak menemukan permasalahan yang mengharuskan PSU. Seluruh tahapan pencoblosan di TPS berjalan sesuai aturan. ”Belum ada rekomendasi dari Bawaslu Jatim terkait PSU atau penghitungan ulang,” kata Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi.

(mr/rus/mam/pen/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia