Minggu, 19 May 2019
radarmadura
icon featured
Kolom

Menyambut Kemenangan Rakyat

Oleh Ahmad Faidi Haris*

20 April 2019, 16: 26: 28 WIB | editor : Abdul Basri

Menyambut Kemenangan Rakyat

DALAM teori negara demokrasi, setidaknya terdapat dua konsep inti (conceptual core) yang harus dilaksanakan; konsep kedaulatan rakyat dan pemilihan umum (general election). Abraham Lincoln (1805–1865) mengatakan bahwa hakikat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, secara substansial dalam konteks bernegara demokratis, pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dimaksudkan untuk memastikan keterlibatan dan kekuasaan rakyat dalam memilih dan menentukan pemimpinnya.

Pemilu 17 April 2019 dapat menjadi momentum bagi kita, semua rakyat Indonesia, untuk menyambut kemenangan. Sebagai bentuk dari implementasi prinsip kedaulatan rakyat, maka kemenangan yang dimaksud adalah kemenengan rakyat yang sesungguhnya, bukan hanya kemenangan capres-cawapres terpilih, maupun kemenangan caleg-caleg terpilih mendapatkan kursi.

Rakyat dapat dianggap sebagai pemenang dalam konteks ini, manakala pemilu berhasil dilaksanakan dengan baik dan mampu menghasilkan sosok pemimpin dan wakil rakyat yang terbaik. Penyelenggaraan pemilu yang baik adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dari sandera politik elite para kontestan maupun para pihak penyelenggara lainnya dengan segala corak dan ragam hegemoninya seperti money politics, penguasaan atau pembajakan sistem, dan teknis operasional penyelenggara, serta beberapa bentuk hegemoni negatif lainnya. Dari sisi prosedural pelaksanaan, pemilu yang diselenggarakan kemarin bisa dikatakan dapat berjalan lancar, aman, dan tertib meski di beberapa daerah sempat diwarnai sedikit kericuhan.

Dalam perspektif hukum tata negara pemilu bertujuan melaksanakan kedaulatan rakyat, mewujudkan hak asasi politik rakyat, memilih presiden dan wakilnya, serta wakil-wakil rakyat di parlemen. Melalui pasal 22 E konstitusi kita juga menggariskan demikian (UUD NRI 1945). Di samping itu pula, rotasi kepemimpinan secara damai, aman, dan tertib sehinga diharapkan terjadi kesinambungan pembangunan nasional. Berdasar tujuan itulah menurut Jimly Assiddiqi (2008) pemilu dapat berfungsi sebagai sarana mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi kehidupan berdemokrasi guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberhasilan pemilu tidak hanya terletak pada sisi prosedur pelaksanaannya yang dapat berjalan dengan jujur, aman, dan lancar. Tetapi juga hakikat keberhasilan pemilu terletak pada sejauh-mana ekspektasi rakyat tentang kesejahteraan dan kemajuan negara dan bangsanya dapat segera dicapai melalui pimimpin terpilih (presiden), beserta para anggota dewan yang terpilih sebagai wakil-wakilnya di parlemen. Jika tidak demikian, pemilu tak ubahnya hanya kontestasi lima tahunan para elite partai yang tidak dapat membuahkan makna apa pun terhadap perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara.

Hakikat keberhasilan pemilu adalah kemenangan rakyat mendapatkan pemimpin yang adil, bijaksana, serta mampu mengemban amanah yang dipercayakan guna menjalankan roda pemerintahan secara baik dan benar, bukan pemimpin yang korup dan bejat. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang apabila diberi amanah (kepercayaan), ia tidak mengingkari (khiyanah) kepercayaan itu. Bilamana mereka berjanji, mereka tepati.

Tak ada janji yang tidak baik, yang diucapkan para kontestan pemilu, capres-cawapres maupun para caleg, pada saat melakukan kampanye untuk meraih simpati rakyat, mendapat dukungan suara, semua menjanjikan yang terbaik untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara dengan beraneka-ragam strategi dan intrumen yang dipaparkannya. Maka tidak salah bila rakyat akan menunggu dan menyambut kemenangan yang sesungguhnya pascapemilu ini digelar, dengan berharap implementasi semua janji-janji, visi-misi program yang diucapkan capres-cawapres, para caleg terpilih pada saat melakukan kegiatan kampanye membujuk hati rakyat.

Untuk menyambut kemengan dari hasil pemilu kali ini, penting kiranya semua rakyat Indonesia turut mengawal dan mengingatkan para kontestan yang terpilih berdasarkan hasil akhir keputusan KPU untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengabdi dengan tulus untuk kepentingan semua rakyat, bukan hanya pada konstituen yang memilih dan komunitas partai politik yang mengusungnya. Sebagai rakyat bermartabat, dalam kehidupan bernegara yang demokratis konstitusional, upaya mengawal dan mengingatkan mereka para kontestan terpilih, amat penting kiranya memilih cara-cara yang konstitusional.

Jika secara prosedural yuridis telah dilaksanakan dengan benar oleh semua pihak dan para penyelenggara pemilu, dapat dipastikan pemilu kemarin akan berhasil sebagaimana diharapkan semua rakyat. Hegemoni tertentu terhadap kuasa rakyat, money politics, penyimpangan, dan segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan pemilu tidak akan pernah menghasilkan kualitas hasil pemilu yang bermartabat yang dapat diterima semua pihak. Demi kualitas kehidupan demokrasi yang kita bangun selama ini, siapa pun hasil yang terpilih pasca-real count  KPU nanti, kita harus terima dan hormati sebagai pemimpin dan wakil kita ke dapan. Memilih langkah-langkah profesional dan konstitusional amat penting didahulukan bilamana masih ditemukan beberapa persoalan.

Kita harus percaya mikanisme konstitusionalitas penyelelesaian pemilu, melalui beberapa lembaga yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan dapat menyelesaikan persoalan dengan baik. Semua lembaga penyelesaian sengketa yang terbentuk, seperti Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi dapat selalu adil dalam menyelesaikan semua persoalan pemilu, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tidak ada kesan keberpihakan terhadap sebagian kontestan tertentu.

Sebab jika tidak, rakyat juga dapat dibenarkan mengambil jalur alternatif penyelesaian yang inkonstitusional. Seperti aksi people power dan sejenisnya bila tujuannya demi menyelamatkan martabat rakyat dan negara. Sebagaimana relevan dengan asas hukum ”salus populi suprema lex”. Bahwa keselematan rakyat dan negara adalah hukum yang paling tinggi.

 

*)Dosen Hukum Tata Negara IAIN Madura

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia