Jumat, 19 Apr 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Hari Tenang, APK Masih Terpasang

15 April 2019, 01: 47: 50 WIB | editor : Abdul Basri

TAK MENGINDAHKAN: APK caleg DPR RI di tepi Jalan Raya Tangkel Suramadu belum diturunkan.

TAK MENGINDAHKAN: APK caleg DPR RI di tepi Jalan Raya Tangkel Suramadu belum diturunkan. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

SUMENEP – Masa kampanye pemilihan umum (pemilu) 2019 berakhir Sabtu (13/4). Setelah itu, sejak kemarin (14/4) hingga besok (16/4) memasuki masa tenang. Namun, alat peraga kampanye (APK) masih bertebaran.

Di Sumenep, APK masih terpasang di Kecamatan Batuan, Lenteng, Bluto, dan Pragaan. Hingga siang kemarin, alat peraga itu belum diturunkan. Paling banyak APK milik calon anggota legislatif (caleg).

Ketua Bawaslu Sumenep Anwar Noris memerintahkan panitia pengawas pemilu (panwaslu) di tingkat kecamatan untuk menurunkan APK yang masih tersisa. Penertiban telah dilakukan sejak Sabtu malam (13/4). Penurunan APK bukan hanya tanggung jawab Bawaslu. Akan tetapi pihak-pihak terkait, khususnya pemasang APK, punya tanggung jawab menurunkan.

Bawaslu akan melakukan penertiban manakala APK tersebut tidak diturunkan oleh pemasang atau pemiliknya. ”Hari ini (14/4) kami pastikan semua APK di masing-masing kecamatan akan diturunkan,” paparnya. ”Kami juga akan melibatkan satpol PP dalam penertiban ini,” tambahnya.

Kabid Trantibum Satpol PP Sumenep Fajar Santoso mengaku belum menerima surat dari Bawaslu. Tanpa surat dari pengawas pemilu, pihaknya tidak bisa langsung melakukan penertiban. ”Sampai sekarang belum ada surat perintah ke kami untuk melakukan penertiban,” jelas Fajar kemarin sore.

Penertiban APK ini juga butuh biaya. Sebab, ada APK yang sulit untuk diturunkan. Satpol PP terkadang harus mengundang tenaga profesional untuk menertibkan. ”Kalau kami mengundang orang itu kan ada biayanya,” tukasnya.

Sementara Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh juga tidak menampik jika sampai sekarang banyak APK yang belum diturunkan. Bawaslu sudah rapat koordinasi antara penyelenggara. Juga berkoordinasi dengan pemkab, satpol PP, dishub, TNI, dan Polri. Koordinasi itu untuk melakukan bersih-bersih APK.

Pihaknya sudah memberi tahu ke setiap peserta pemilu. Termasuk, kepada tim kampanye. Tetapi, belum diindahkan. ”Kami turunkan paksa karena memang tidak boleh ada APK selama masa tenang ini berlangsung,” ujarnya.

Panwaslu di tingkat kecamatan sebenarnya sudah melakukan penertiban. Namun, alat peraga yang mau dibersihkan terlalu banyak. ”Kalau mereka patuh aturan, tidak perlu pengawas yang menurunkan. Tapi, diturunkan sendiri,” jelasnya.

Apalagi, kata dia, banyak APK terpasang di pohon. Hal tersebut membutuhkan keahlian khusus. ”Lebih baik yang menurunkan itu dari timnya,” kesalnya.

Komisioner KPU Bangkalan Badrun mengatakan, APK yang belum diturunkan merupakan  kewenangan Bawaslu. Dia mendorong Bawaslu untuk menindak. ”Tidak boleh ada APK dan unsur kampanye lainnya selama masa tenang ini,” katanya.

(mr/mam/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia