Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Kritisi Realisasi Anggaran

12 April 2019, 13: 47: 06 WIB | editor : Abdul Basri

BANYAK KURSI KOSONG: Anggota DPRD Pamekasan mengikuti rapat paripurna penyampaian PU fraksi atas LKPj Bupati 2018 kemarin.

BANYAK KURSI KOSONG: Anggota DPRD Pamekasan mengikuti rapat paripurna penyampaian PU fraksi atas LKPj Bupati 2018 kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018 menuai protes. Pasalnya, realisasi uang rakyat itu masih bertumpu pada belanja pegawai. Sementara, dana bantuan sosial yang langsung menyentuh masyarakat sangat minim.

Berdasarkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun anggaran 2018, total belanja daerah mencapai Rp 2.138.127.562.564. Namun, yang terserap hanya Rp 1.719.270.402.417,17.

Pos anggaran khusus belanja pegawai terserap hingga 90,41 persen dari pagu. Sementara, pos anggaran khusus bantuan sosial hanya terealisasi 26,22 persen dari pagu.

Jubir Fraksi Golkar DPRD Pamekasan Imam Syafii Yahya menilai, realisasi APBD belum prorakyat. Besaran serapan untuk belanja pegawai itu menandakan bahwa realisasi anggaran masih pro birokrasi. ”APBD belum prorakyat,” katanya kemarin (11/4).

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan, realisasi anggaran khusus belanja pegawai hampir setiap tahun tinggi. Sementara anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat selalu rendah.

Pemicunya, ada kewajiban pemerintah membayar gaji pegawai dan berbagai kebutuhan birokrasi lainnya. Setiap tahun, kebutuhan biaya pegawai itu cenderung meningkat.

Sementara, kondisi keuangan daerah stagnan. Setiap tahun, pada APBD murni berkutat pada angka Rp 1,7 triliun. Kemudian, meningkat menjadi Rp 2 triliun pasca APBD perubahan ditetapkan. ”Pemerintah harus kreatif mencari sumber pendapatan,” sarannya.

Pendapatan daerah masih banyak ditopang oleh pemerintah pusat. Sementara, pengelolaan sumber daya yang dimiliki belum optimal. Bahkan, pendapatan paling tinggi dari sektor pajak dan retribusi.

Sementara pendaptan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) lainnya sangat rendah. Seharusnya, potensi alam yang dimiliki bisa dikelola secara optimal sehingga menjadi sumber pendapatan daerah.

Hosnan berharap, eksekutif tidak bekerja seperti biasa. Tetapi, harus ada inovasi dan kreativitas untuk menumbuhkan perekonomian dan pendapatan daerah. ”Kami rasa, eksekutif harus lebih inovatif,” pintanya.

Menanggapi itu, Bupati Baddrut Tamam menegaskan, porsi anggaran akan diperbaiki. Saat sekarang pemerintah berbenah. Apalagi, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) baru selesai. ”Akan diperbaiki, setelah RPJMD baru renstra, kemudian RKPD,” katanya.

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia