Senin, 27 May 2019
radarmadura
icon-featured
Politik Pemerintahan

Yakin Bisa Dongkrak Tingkat Partisipasi Pemilih

11 April 2019, 08: 05: 59 WIB | editor : Abdul Basri

BELUM DISALURKAN: Logistik pemilu masih tersimpan di Kantor KPU Sumenep, Jalan Asta Tinggi Nomor 99, Desa Kebonagung, Kecamatan Kota Sumenep, kemarin.

BELUM DISALURKAN: Logistik pemilu masih tersimpan di Kantor KPU Sumenep, Jalan Asta Tinggi Nomor 99, Desa Kebonagung, Kecamatan Kota Sumenep, kemarin. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

SUMENEP – Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak tinggal hitungan hari. Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, angka partisipasi pemilih di Sumenep selalu rendah. Termasuk saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 lalu yang tidak sampai 60 persen.

Berdasarkan data yang dihimpun RadarMadura.id, dari waktu ke waktu angka golput semakin meningkat. Pada Pemilu Presiden 2004 lalu, partisipasi pemilih mencapai 77,65 persen pada putaran pertama. Artinya ada sekitar 22,35 persen pemilih yang golput. Pada putaran kedua, tingkat kehadiran menurun menjadi 71,64 persen atau 28,36 persen golput.

Angka partisipasi pemilih semakin menurun pada Pilpres 2009. Saat itu warga Sumenep yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya 66,29 persen atau sebanyak 33,71 persen warga golput. Kemudian tingkat kehadiran pada Pilpres 2014 sekitar 65 persen atau 35 persen golput.

Tingginya ancaman golput ini pun disadari oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep A. Warits. Menurut dia, golput memang menjadi fenomena setiap pelaksanaan pesta demokrasi. Penyelenggara sudah berupaya meningkatkan angka partisipasi pemilih.

”Kami tetap optimistis untuk Pemilu 2019 ini angka kehadiran pemilih di atas 70 persen,” kata Warits kemarin (10/4).

Banyak cara yang sudah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Salah satunya dengan meningkatkan peran relawan demokrasi. Mereka diberi tugas untuk sosialisasi ke bawah agar warga tidak golput.

Selain itu, pihaknya juga menginstruksikan kepada panitia penyelenggara, baik dari tingkat kecamatan, desa hingga masing-masing TPS. Di Sumenep, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mencapai 30 ribu orang lebih. Mereka telah ditugaskan untuk sosialisasi ke pemilih agar datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya.

”Kami juga libatkan tokoh masyarakat agar mereka menyerukan warga untuk memilih,” tambah Warits.

Sementara itu, anggota panitia pemungutan suara (PPS) Desa Palokloan, Kecamatan Gapura Masjudi mengaku terus melakukan sosialisasi ke masyarakat agar datang ke TPS. Berkaca pada pemilihan gubernur 2018 lalu, angka partisipasi di desa tersebut tidak maksimal. Tetapi dia yakin, untuk pemilu tahun ini bisa melebihi dari angka partisipasi Pilgub Jatim 2018.

”Kalau pilgub kan hanya gubernur yang dipilih. Sekarang ini serentak mulai dari presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten,” jelasnya. ”Saya kira warga akan rugi kalau tidak menggunakan hak suaranya, sebab pemilu ini memilih lima calon sekaligus,” tambahnya.

(mr/mam/onk/bas/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia