Senin, 17 Jun 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Rp 76,5 M untuk Jalan Provinsi

10 April 2019, 13: 48: 48 WIB | editor : Abdul Basri

Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan Harum Puspito.

Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan Harum Puspito. (BAHRUL ULUM/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Sejumlah ruas jalan provinsi di Madura akan diperbaiki tahun ini. Perbaikan bakal dilakukan di tiga kabupaten selain Bangkalan. Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 76 miliar lebih.

Anggaran Rp 76.596.446.000 itu melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Jawa Timur (Jatim). Bangkalan tidak kebagian anggaran tersebut karena semua jalan provinsi di Kota Salak sudah naik status menjadi jalan nasional.

Anggaran puluhan miliar itu dialokasikan untuk rekonstruksi dan pelebaran jalan Rp 62.510.516.000. Kemudian, pemeliharaan berkala jalan Rp 5.585.930.000. Sementara pengerasan bahu jalan dan bangunan pelengkap dianggarkan Rp 8,5 miliar.

Rekonstruksi dan pelebaran jalan dipecah empat kegiatan. Yakni, Kota Sampang–Ketapang sepanjang 4 kilometer, Kota Sampang–Omben 2,2 kilometer, Kota Pamekasan–Sotabar 4 kilometer, dan Kota Sumenep–Pantai Lombang 2 kilometer. Pemeliharaan berkala jalan dibagi menjadi dua kegiatan. Yakni, Kota Sampang–Ketapang 1 kilometer dan Kota Pamekasan–Sotabar 1,2 kilometer.

Anggaran pengerasan bahu jalan bangunan pelengkap dibagi menjadi lima kegiatan. Yakni, Kota Sampang–Omben 1,1 kilometer, Kota Sampang–Ketapang 2,1 kilometer, dan Jalan Stadion–Jalan Raya Nyalaran 2,1 kilometer. Lalu, Sampang–Kota Pamekasan 1,1 kilometer dan di Sumenep kebagian 1,8 kilometer untuk ruas Jalan Imam Bonjol dan Jalan Gapura.

Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan Harum Puspito membenarkan, pihaknya hanya menghendel program non dana alokasi khusus (DAK). Sementara program DAK dihendel Bidang Pembangunan dan Peningkatan Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Jawa Timur (Jatim).

Penanganan jalan provinsi DAK di Madura hanya dua paket senilai puluhan miliar. Yakni, Kota Sampang–Ketapang 4 kilometer dan Kota Sampang–Omben 2,2 kilometer senilai puluhan miliar. ”Program itu sudah ada angggaran setiap tahun secara reguler,” ucapnya.

Secara teknis, tidak ada kendala dalam menggarap proyek di Madura. Tantangan hanya nonteknis terkait tingkat kesadaran masyarakat. Contohnya, ketika akan melakukan pelebaran jalan. Namun, masyarakat mengira menyerobot lahan miliknya. Padahal, pelebaran jalan tersebut sudah sesuai aturan dan ketentuan lebar jalan. ”Saya sudah kasi data-datanya. Termasuk pergub kalau lahan itu milik jalan,” paparnya.

Agar realisasi proyek berjalan lancar, pelaksana proyek diproritaskan rekanan asal Madura untuk menggarap. Dengan catatan, rekanan tersebut memenuhi ketentuan dan melengkapi proses lelang. Dia menyebutkan bahwa proyek di Madura pernah digarap rekanan asal Bali. Namun saat pelaksanaan, banyak ditemui hambatan. ”Kalau rekanan asal Madura yang garap lebih kondusif,” jelasnya.

Selain itu, harus ada koordinasi dengan pemkab setempat, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu agar mereka paham bahwa proyek tersebut untuk kepentingan umum. Dengan demikian, realiasasi proyek berjalan lancar.

(mr/bam/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia