Jumat, 24 May 2019
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Demokrat Beri Sinyal Damai

Dugaan Penganiayaan Panwascam Waru

09 April 2019, 13: 33: 59 WIB | editor : Abdul Basri

PILIH DAMAI: Ketua DPC Partai Demokrat Pamekasan Hermanto berada di lobi kantor DPRD Pamekasan kemarin.

PILIH DAMAI: Ketua DPC Partai Demokrat Pamekasan Hermanto berada di lobi kantor DPRD Pamekasan kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

PAMEKASAN – Perselisihan caleg Partai Demokrat daerah pemilihan (dapil) 3 Pamekasan Samhari dengan Pawascam Waru bisa happy ending. Ancaman Sahmari untuk melaporkan balik panwascam ke polisi tidak dilakukan kemarin (8/4). Bahkan, Partai Demokrat memberikan sinyal agar persoalan tersebut diselesaikan dengan damai.

Ketua DPC Demokrat Pamekasan Hermanto mengatakan, secara kelembagaan partai berlambang Mercy itu akan mengawal kasus yang menimpa kadernya. Apalagi, terlapor dugaan penganiayaan terhadap ketua dan anggota panwascam kontestan pemilihan legislatif (pileg).

Tetapi, kata dia, pengawalan yang dimaksud bukan serta-merta saling lapor dan membawa perkara itu ke ranah hukum. Jika bisa diupayakan menempuh penyelesaian secara kekeluargaan, akan memilih jalan itu. ”Kami sebagai ketua partai nantinya melakukan langkah-langkah agar ada perdamaian. Kalau memang kedua pihak sama-sama menyadari, kenapa harus melangkah ke jalur hukum,” katanya kemarin (8/4).

BERI KETERANGAN: Ketua DPAC PPP Kecamatan Sapeken M. Yunus memberikan keterangan usai diperiksa Bawaslu Sumenep kemarin.

BERI KETERANGAN: Ketua DPAC PPP Kecamatan Sapeken M. Yunus memberikan keterangan usai diperiksa Bawaslu Sumenep kemarin. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

Herman mengaku belum mengetahui duduk perkara yang menimpa Samhari. Dia berencana mengklarifikasi secara langsung kepada terlapor dugaan penganiayaan itu. Menurut Herman, dugaan penganiayaan tersebut pasti memiliki sebab dan akibat. Tidak mungkin ada keributan tanpa penyebab. Karena itu, dia akan melihat duduk perkara itu secara detail.

Semangat partai tetap pada perdamaian. Antara Samhari dan Panwascam Waru diharapkan sama-sama menempuh penyelesaian secara kekeluargaan. ”Prinsip saya, seandainya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa harus melangkah lebih jauh?” katanya.

Ketua Panwascam Waru Syamsul Arifin mengatakan, kasus dugaan penganiayaan itu sudah ditangani polisi. Pihaknya juga menunjuk pengacara untuk mendampingi. Dia tidak merespons upaya damai yang akan dimotori DPC Partai Demokrat. ”Saya pasrahkan kepada pengacara dan Bawaslu saja. Proses hukum tetap berjalan,” katanya.

Sebelumnya, Samhari dilaporkan Ketua Panwascam Waru Syamsul Arifin dan anggotanya, Muhammad Tohiruddin, ke polisi atas dugaan penganiayaan. Caleg Partai Demokrat itu kemudian berencana lapor balik. Dia merasa dirugikan lantaran alat peraga kampanye (APK) miliknya diduga dirusak panwascam.

Tindakan tersebut diduga melanggar UU 7/2017 tentang Pemilu. Tepatnya, pasal 280 poin g yang menjelaskan bahwa dilarang merusak atau menghilangkan APK peserta pemilu. Apalagi, APK itu dinilai tidak melanggar aturan.

Perseteruan berujung pelaporan dugaan penganiayaan itu bermula ketika Panwascam Waru menggelar razia APK melanggar Kamis malam (4/4). Baliho yang dinilai melanggar seperti terpasang di tiang listrik dan tiang telepon diturunkan. Salah satu APK yang diturunkan milik Samhari.

Samhari tidak terima APK diturunkan. Sebab, dia tidak merasa ada pelanggaran. Kemudian, caleg nomor urut 2 itu mendatangi panwascam yang bertugas di lapangan. Lalu, terjadi cekcok mulut dan dugaan penganiayaan.

Bahkan, Syamsul Arifin mengaku dipukul dengan sajam oleh salah seorang teman Sahmari. Sementara versi Sahmari, tidak ada penganiayaan. Ketika dihubungi kembali, dia mengaku sedang berkoordinasi dengan DPW Partai Demokrat Jawa Timur.

Bawaslu Panggil Ketua PPP

Bawaslu Sumenep memanggil Ketua Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) PPP Kecamatan Sapeken M. Yunus kemarin (8/4). Pemanggilan tersebut dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut kasus perusakan bendera PPP di Dusun Cemara, Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, pada 27 Maret 2019.

Pemeriksaan terhadap Yunus dilakukan secara tertutup. Usai diperiksa, Yunus menjelaskan bahwa dirinya dicerca dengan 39 pertanyaan oleh komisioner Bawaslu. ”Mencakup kronologi, pelaku-pelakunya siapa saja, terkait waktu, dan saksi,” kata Yunus.

Pihaknya berharap laporan terkait perusakan bendera PPP terus dilanjutkan. Sebab, perusakan tersebut mengandung unsur pidana. Terlebih ada indikasi keterlibatan aparat desa dalam perusakan dan penurunan bendera partai. ”Yang rusak dua bendera. Yang diturunkan 13 bendera. Ini termasuk pelanggaran. Makanya, kami laporkan,” tegasnya.

Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Sumenep Imam Syafii mengatakan, sebenarnya pihaknya mengundang enam orang. Yakni, satu pelapor, dua saksi, dan tiga terlapor. Namun karena alasan terkendala transportasi laut, hanya satu orang yang hadir.

Karena itulah pihaknya belum bisa mengambil keputusan. Bawaslu juga belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. ”Kami masih melakukan klarifikasi terhadap para pihak, mulai pelapor, saksi, dan terlapor,” katanya.

Imam menambahkan, kemarin tidak ada transporatasi dari Sapeken menuju daratan Sumenep. Dalam waktu dekat pihaknya mengagendakan pemanggilan ulang. Termasuk mengklarifikasi apakah di antara perusak itu ada yang dari unsur perangkat desa atau tidak.

”Keterlibatan perangkat desa, apakah ini ada kaitannya dengan netralitas perangkat desa atau tidak. Sebab, ada kepala dusun dan Sekdes,” paparnya.

Jika terlapor tidak hadir, Bawaslu akan menggunakan prinsip in absensia. Meskipun terlapor tidak hadir, penyelidikan tetap berlanjut. Sebab, yang dikedepankan dalam penanganan masalah perusakan bendera ini yakni alat bukti. ”Kalau benar terbukti, kami akan lanjutkan terhadap kepolisian,” tukasnya.

(mr/pen/mam/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia