Sabtu, 14 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Kapolsek Diduga Tidak Netral, Tim Pemenangan 02 Lapor Bawaslu

05 April 2019, 09: 35: 59 WIB | editor : Abdul Basri

TERIMA LAPORAN: Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pamekasan Khotim Ubaidillah menemui timses capres-cawapres nomor urut 02 di kantor Bawaslu kemarin.

TERIMA LAPORAN: Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pamekasan Khotim Ubaidillah menemui timses capres-cawapres nomor urut 02 di kantor Bawaslu kemarin. (ANIS BILLAH/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Rombongan yang mengatasnamakan tim pemenangan capres dan cawapres Prabowo-Sandi mendatangi kantor Bawaslu Pamekasan kemarin (4/4). Kedatangan mereka untuk menindaklanjuti video oknum polisi yang diduga tidak netral. Video tersebut dinilai mengandung unsur pelanggaran.

Anggota Tim Pemenangan Kabupaten Khairul Kalam mengatakan, video oknum polisi itu dinilai meresahkan masyarakat. Oknum korps baju cokelat itu diduga Kapolsek Pamekasan Kota AKP Puryanto. Pernyataan dalam video dinilai mengandung fitnah yang bisa merugikan kubu 02.

Pernyataan yang disampaikan dalam sebuah pertemuan itu melanggar UU 7/2017 tentang Pemilu. Sebab, mengandung ajakan untuk memilih salah satu paslon. Padahal, TNI/Polri dilarang melakukan kampanye.

”Seperti halnya mengarahkan mendukung salah satu paslon. Meskipun tidak menyebut secara detail dalam video tersebut. Cuma di situ jelas bahwa Kapolsek Kota mengarahkan mengajak masyarakat untuk mendukung Kiai Ma’ruf Amin,” katanya usai menyetorkan laporan ke Bawaslu kemarin (4/4).

Bendahara DPC Partai Gerindra Pamekasan itu mengaku memiliki sejumlah bukti. Di antaranya, video dan saksi dari warga yang ikut dalam pertemuan. Bukti-bukti tersebut sudah disiapkan untuk melengkapi laporan.

Pihaknya meminta Bawaslu untuk tegas dalam menyikapi laporannya. Pihaknya meyakini bahwa pernyataan tersebut mengandung unsur pidana. Untuk itu, pihaknya akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu atas laporannya tersebut. ”Masyarakat merasa risau,” terangnya.

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pamekasan Khotim Ubaidillah mengungkapkan, laporan yang diterima belum lengkap. Berkas yang harus dilengkapi yakni, barang bukti berupa video serta KTP pelapor dan saksi. Pihaknya akan memproses apakah laporan tersebut termasuk pelanggaran atau tidak. Pihaknya memberi waktu tiga hari kepada pelapor agar melengkapi kekurangan berkas.

”Kalau kelengkapan syarat formil dan materiel sudah lengkap, baru diregister. Kemudian, kami akan bahas di internal Bawaslu apakah laporan tersebut bisa ditindaklanjuti akan tidak. Tapi, kami tetap akan memprosesnya,” ungkapnya.

Sementara Kapolsek Pamekasan Kota AKP Puryanto belum memberikan keterangan. Jawa Pos Radar Madura (JPRM) menyambangi Mapolsek Kota sekitar pukul 11.00. Menurut salah satu anggota Didik WW, Kapolsek sedang menghadiri rapat di mapolres. Pukul 14.00 kembali ke polsek, tapi belum datang.

Koran ini kemudian mencoba menghubungi melalui nomor telepon seluler (ponsel). Tapi, hingga panggilan terakhir pukul 17.57 belum diangkat. Pesan singkat yang dikirim melalui SMS dan WA juga belum direspons.

Pendamping program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Robatal, Sampang, berinisial MS juga jadi sorotan. Itu terjadi setelah MS berfoto dengan pose simbol dua jari bersama keluarga penerima manfaat (KPM). Saat itu MS berseragam lengkap.

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Sampang Nanang Muldiyanto membenarkan MS foto dengan pose simbol dua jari. Menurut dia, MS tidak bermaksud mengampanyekan salah satu capres. Foto dengan pose tersebut dilakukan untuk menghilangkan dugaan bahwa pendamping PKH tidak netral.

Menurut dia, pada saat mendistribusikan kalender yang didalamnya bergambar Presiden Joko Widodo, warga curiga pendamping pendukung capres nomor urut 01. Karena itu, setelah kalender dibagikan dan diterima oleh KPM,pendamping mengajakberfoto dengan pose simbol capres.

Menurut dia, seluruh simbol dilakukan dalam pose pengambilan foto tersebut. ”Baik untuk simbol capres nomor urut satu dan dua,” ujarnya.

Pendamping PKH mengaku serbasalah dalam mendistribusikan kalender tersebut. Apalagi, ketika hendak mendistribusikan ke basis pendukung nomor urut 2. ”Tapi yang menyebar ini pose yang gaya simbol capres nomor urut 02,” ujarnya.

Nanang menerangkan, pendistribusian kalender kepada seluruh KPM didasari surat resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Setelah didistribusikan, pendamping harus mendokumentasikan dengan foto bersama KPM sambil menunjukkan kalender. ”Tidak ada tendensi tidak netral. Itu kami lakukan dalam rangka supaya meredam terjadinya konflik di masyarakat bawah,” pungkasnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Jawa Timur Eka Rahmawati mengatakan, pihaknya akan mengkaji kasus tersebut. Menurut dia, larangan berkampanye sudah diatur UU 7/2017 pasal 280. ”ASN, TNI, dan Polri tidak boleh ikut kampanye. Termasuk pendamping PKH ini,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya sangat menyayangkan jika ada pendamping PKH yang melakukan hal demikian. Apalagi dilakukan pada saat masih mengenakan seragam lengkap. ”Kami kaji dulu unsur pelanggarannya apa saja, masuk kategori pelanggaran administrasi atau pidana,” terangnya. (bil)

(mr/rus/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia