Kamis, 12 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Catat, Tidak Didaftarkan ke BPJS Kesehatan, Pekerja Bisa Lapor!

29 Maret 2019, 16: 00: 55 WIB | editor : Haryanto

MEGAH: Nampak Kantor BPJS yang terletak di Jalan Panglegur

MEGAH: Nampak Kantor BPJS yang terletak di Jalan Panglegur (BPJS Kesehatan for RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN - Masih adanya perusahaan di Pamekasan yang bandel dan tidak mendaftarkan pekerjanya ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), disikapi serius oleh para pemangku kepentingan terkait.

Agar pemberi kerja dapat mematuhi segala regulasi mengenai kewajibannya terhadap Program JKN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pamekasan pun telah melakukan berbagai cara.

Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Elke Winasari, pihaknya sangat serius memastikan seluruh pekerja di Kabupaten Pamekasan terpenuhi hak-haknya mendapatkan perlindungan sosial di bidang kesehatan.

“Berdasar ketentuan perundang-undangan, seluruh pekerja dan anggota keluarganya wajib didaftarkan ke program JKN. Artinya, setiap pekerja berhak dilindungi atas jaminan kesehatan yang berkualitas," ujarnya.

Elke mengatakan, BPJS Kesehatan saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan kepatuhan badan usaha. Diantaranya berkoordinasi dengan beberapa dinas dan lembaga terkait seperti pengawas tenaga kerja dan kejaksaan.

Bahkan, saat ini pihaknya sudah memberi Surat Kuasa Khusus (SKK, Red) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan untuk memanggil 109 badan usaha. Sebab, diduga tidak patuh terhadap ketentuan yang ada.

“Perlu dipahami juga, pekerja dapat melapor kepada BPJS Kesehatan jika belum didaftarkan sebagai peserta JKN. Nanti akan kami tindak lanjuti laporannya. Kami pasti melindungi identitas pelapor. Jadi, bagi tenaga kerja yang akan melapor tidak perlu khawatir," tegasnya.

Ditegaskan, apa yang dilakukan BPJS demi kebaikan para pekerja. Semata-mata untuk memproteksi pekerja dan anggota keluarganya. Apabila sewaktu-waktu terkena penyakit. "Sekali lagi, program JKN sudah menjadi hak pekerja yang dilindungi Undang-Undang,” tegas Elke. (Santi Stia Wardani)

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia