Minggu, 15 Sep 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Dipotong hingga Rp 1 Juta Per KPM

Korcam PKH Klaim Hanya Terjadi di Satu Dusun

26 Maret 2019, 12: 13: 29 WIB | editor : Abdul Basri

Dipotong hingga Rp 1 Juta Per KPM

Share this      

SAMPANG – Nominal dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) setiap tahun ada kenaikan. Namun, penyaluran dana bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) masih ada yang tidak sesuai ketentuan. Di antaranya, bantuan PKH dipotong oknum tertentu.

Total KPM PKH se-Sampang 72.809 kepala keluarga (KK). Adapun petugas PKH secara keseluruhan di Kota Bahari berjumlah 236 orang. Dengan perincian, koordinator kabupaten (korkab) tiga orang, koordinator kecamatan (korcam) 14 orang, dan pendamping PKH 219 orang.

Persoalan di lapangan, pendamping PKH ditengarai tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Misalnya, ketika pencairan dana bantuan, bukan KPM dengan didampingi pendamping PKH yang melakukan, melainkan pihak ketiga.

Pihak ketiga biasanya memotong dana bantuan PKH. Alasannya, untuk uang bensin atau jasa pengambilan dana. Nominal pemotongan berbeda-beda. Mulai Rp 10 ribu hingga Rp 1 juta per KPM.

Korkab PKH Sampang Dili Suhaimi mengaku sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dia mengklaim tidak ada persoalan di bawah. ”Selama saya menjabat korkab, tidak ada permasalahan. Tapi, saya masih baru, baru sebulan,” ujarnya.

Dia menyebutkan, ada pengurangan pendamping PKH di Sampang. Sebab, ada pendamping yang mengundurkan diri karena beberapa alasan. Ada yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), nyaleg, dan meninggal. ”Jumlah pendamping belum ideal. Tapi, teman-teman di bawah bekerja semaksimal mungkin,” ucapnya.

Penerima PKH, lanjut Dili, terdiri atas beberapa komponen. Yaitu, dalam KK ada ibu hamil (bumil), balita, anak usia sekolah mulai SD, SMP, hingga SMA, dan lanjut usia (lansia). Penerima PKH dilihat dari jumlah komponen KPM, maksimal empat komponen.

Penerima harus masuk dalam basis data terpadu (BDT) kemiskinan. ”BDT diperbarui lima tahun sekali. Supaya bisa masuk BDT, harus dilakukan musyawarah di desa. Yang masuk BDT belum tentu memperoleh PKH,” jelasnya.

KPM komponen pelajar SD dapat bantuan Rp 900 ribu per tahun, pelajar SMP Rp 1,5 juta setahun dan SMA Rp 2 juta setahun. ”Penerima yang meninggal ada 141 orang. Tersebar di seluruh kecamatan di Sampang. Terbanyak di Kecamatan Pangarengan, yakni 40 orang,” sebutnya.

Menurut Dili, penerima yang meninggal sejak 2017 tidak diproses sama sekali. Buku tabungan beserta ATM mereka ditarik oleh bank. Awalnya, ada peraturan penerima meninggal bisa mencairkan dana bantuan PKH asalkan melengkapi beberapa persayaratan. Hanya, setelah data banyak masuk, ada peraturan baru yang menyatakan bahwa penerima meninggal tidak bisa dicairkan dana.

Ditanya mengenai persoalan di bawah, Dili mengaku akan ada sanksi. Misalnya, surat peringatan (SP). Jika SP 3, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai petugas PKH. ”Tahun ini ada satu desa yang bermasalah. Sudah diproses hukum,” ucapnya.

KBO Reskrim Polres Sampang Iptu Slamet mengakui, pihaknya menerima laporan dari masyarakat tentang masalah PKH di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan. Polres sudah melakukan klarifikasi. ”Terlapor dan sejumlah pendamping PKH sudah kami panggil untuk mengklarifikasi. Petugas dari dinas sosial juga telah kami panggil,” ungkapnya.

Dia menegaskan, masalah PKH di Desa Karang Anyar masih masuk tahap penyelidikan. Karena itu, dia belum berani memberikan penjelasan detail. ”Pasti kami menindaklanjuti kasus (PKH di Desa Karang Anyar) itu,” janjinya mewakili Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman.

Korcam PKH Tambelangan Andi Ansori membenarkan ada masalah pemotongan dana bantuan PKH di Desa Karang Anyar. Menurut dia, masalah itu hanya terjadi di Dusun Semah. ”Kasus itu sudah dilaporkan ke polres. Saya sudah beberpa kali menegur dan berupaya memediasi supaya pemotong mengembalikan uang bantuan PKH,” ujarnya.

Pemotongan itu, ungkap Andi, diduga dilakukan oknum koordinator KPM. Jadi, bukan dari pendamping PKH. Modusnya, oknum tersebut mengoordinasi pencairan bantuan PKH di satu dusun. Caranya, ATM milik KPM dikumpulkan, lalu oleh oknum tersebut dilakukan penarikan. Setelah itu, uang yang ditarik tidak diberikan secara utuh kepada KPM.

”Nominal pemotongan berbeda-beda. Mulai Rp 100 ribu sampai Rp 1 juta,” bebernya. Andi memasrahkan kasus tersebut kepada aparat kepolisian.

(mr/rul/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia