Sabtu, 19 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal
Abd. Rahman Akan Dipanggil Lagi

Kuasa Hukum Ancam Laporkan Penyidik ke Kapolri

24 Maret 2019, 15: 42: 54 WIB | editor : Abdul Basri

Kuasa Hukum Ancam Laporkan Penyidik ke Kapolri

Share this      

BANGKALAN – Kasus dugaan penipuan yang menyeret oknum anggota Komisi A DPRD Bangkalan Abd. Rahman terus menggelinding. Yang bersangkutan sempat tidak memenuhi panggilan Polres Bangkalan. Karena itu, polres berencana memanggil kembali Abd. Rahman.

Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Jeni Al Jauza membenarkan Abd. Rahman tidak mengindahkan pemanggilan yang dilayangkan penyelidik. Polres akan kembali memanggil yang bersangkutan untuk pengembangan kasus yang membelit politikus asal Kecamatan Kwanyar, Bangkalan, itu. ”Tetap akan kami panggil kembali. Waktunya belum kami tentukan,” katanya kemarin (23/3).

Menurut Jeni, polres terus melakukan penyelidikan untuk melengkapi bukti-bukti kasus dengan nomor laporan LP/14/I/2019/JATIM/RES. BKL itu. Dia mengaku telah mengantongi keterangan saksi-saksi untuk pengembangan kasus tersebut. ”Penyelidik sekarang fokus memeriksa saksi-saksi yang lain dan melengkapi bukti-bukti,” tegasnya.

Karena pada pemanggilan pertama tidak hadir, apakah Abd. Rahman bisa dianggap tidak kooperatif? Jeni enggan menjawab. Menurutnya, semua warga negara berhak tidak memenuhi pemanggilan yang dilayangkan kepolisian. ”Kalau memang tidak hadir, tidak apa-apa. Itu hak yang bersangkutan,” katanya.

Jika sebelumnya pemanggilan dianggap tidak prosedural karena melalui Ketua DPRD Bangkalan, Jeni mengaku masih akan mengkaji aturan. Namun dia meyakini pemanggilan Abd. Rahman sudah sesuai ketentuan. ”Sebenarnya dipanggil langsung boleh. Kami hanya menghormati karena yang bersangkutan anggota dewan dan memiliki insitusi,” ujarnya.

Kuasa Hukum Abd. Rahman yakni Fathul Arif membenarkan kliennya tidak memenuhi panggilan yang dilakukan Polres Bangkalan. Dia tidak mempersoalkan kliennya akan kembali dipanggil. ”Tidak masalah, itu hak kepolisian. Kami akan berkirim surat atau mendatangi penyidik. Pemanggilan mestinya dilakukan sebagaimana prosedur yang berlaku,” katanya.

Arif menyampaikan, jika pemanggilan dilakukan seperti pemanggilan pertama, yaitu melalui ketua DPRD Bangkalan, Arif mengancam akan melaporkan penyidik Polres Bangkalan ke Kapolri. ”Terpaksa kami akan minta petunjuk dan kejelasan kepada Kapolri mengenai prosedur yang dilakukan penyidik Polres Bangkalan,” tegasnya.

Pengacara asal Suarabaya itu menegaskan, secara yuridis pemanggilan kliennya harus ada pemberitahuan tertulis kepada gubenur Jawa Timur. Menurut dia, jika dalam waktu 60 hari tidak ada respons dari gubenur, kepolisian dapat melanjutkan proses hukum kliennya. ”Pemberitahuan yang dilakukan penyidik itu hanya ke ketua DPRD,” pungkasnya. (jup)

(mr/hud/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia