Kamis, 17 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Dana Kapitasi JKN Tembus Rp 47,3 M

Untuk FKTP 21 Puskesmas

23 Maret 2019, 15: 00: 18 WIB | editor : Abdul Basri

Dana Kapitasi JKN Tembus Rp 47,3 M

Share this      

SAMPANG – Dana kapitasi pemerintah pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun ini mencapai 47.325.504.000. Dana tersebut disediakan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Sampang. Uang puluhan miliar itu dialokasikan untuk 21 pusat kesehatan (puskesmas).

Puskesmas Karang Penang menerima dana kapitasi tertinggi hingga Rp 3.864.600.000. Posisi kedua Puskesmas Banjar Rp 3.687.840.000. Disusul Puskesmas Robatal Rp 3.526.344.000. Sedangkan paling buncit di urutan 21 adalah Puskesmas Tamberu Barat yang hanya mendapat Rp 660.198.000 (selengkapnya lihat grafis).

Plt Kepala Dinkes Sampang Agus Mulyadi mengatakan, anggaran yang disediakan pemerintah pusat pada program JKN FKTP sama dengan tahun lalu. Dana kapitasi yang diperoleh puskesmas menyesuaikan dengan jumlah peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan.

”Jika peserta BPJS bertambah, dana kapitasinya juga bertambah, karena itu menyesuaikan dengan jumlah peserta yang terdaftar di masing-masing puskesmas,” katanya Kamis (21/3).

Ada dua pelayanan yang diberikan puskesmas kepada mereka. Yaitu kapitasi dan nonkapitasi. Pelayanan kapitasi meliputi pelayanan rawat jalan pertama, obat, dan pelayanan laboratorium tingkat pertama.

Sementara nonkapitasi itu meliputi pelayanan untuk rawat inap dan persalinan. Misal, ada 10 pasien dirawat inap, maka puskesmas berhak mengklaim 10 pasien tersebut. ”Kalau dana kapitasi JKN FKTP ini preminya dibayarkan di awal oleh pemerintah sesuai peserta yang terdaftar di puskesmas tanpa melihat berapa pelayanan yang diberikan,” papar Agus.

Realisasi dana kapitasi JKN FKTP di Sampang tidak ada kendala. Namun, pihaknya mengakui jika program tersebut sempat ada permasalahan pada 2017 yang disebabkan oleh sistem aplikasi. ”Kami sudah komunikasi dengan BPJS dan di sana sudah membuat aturan bahwa klaim harus diajukan tidak lebih dari tiga bulan,” terangnya.

Dana kapitasi JKN FKTP disediakan pemerintah pusat dan langsung diberikan kepada masing-masing puskesmas melalui rekening bendahara JKN di tiap puskesmas. ”Kami akan terus perbaiki realisasi program JKN FKTP,” imbu Agus.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Tamsul mengatakan, dana kapitasi cukup fantastis. Menurut dia, mestinya itu mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan layanan kesehatan.

Kesimpulannya, kata dia, tidak ada keseimbangan antara uang negara yang didistribusikan untuk jasa pelayanan dengan peningkatan pelayanan masyarakat. ”Banyak sekali masyarakat yang menyampaikan keluhannya ke saya terkait layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit di Sampang,” ujarnya.

Pengelolaan dana kapitasi oleh pemerintah daerah dinilai rawan penyimpangan karena tidak ada alat pengawasan dan pengendalian dana kapitasi. Menurut dia, dana pelayanan kesehatan di puskesmas rawan diutak-atik pemerintah daerah.

”Kami sedang mengkaji, karena kami curiga. Misal, untuk pembelian obat, laporannya tiap tahun ini pasti habis terpakai, ini yang harus jadi perhatian publik. Karena tidak mungkin dalam satu bulan obat yang disediakan puskesmas habis,” paparnya.

Tamsul menambahkan, celah korupsi atas program itu sangat dimungkinkan untuk dimainkan sekalipun prosedur dan tata kelolanya baik. Karena itu, dia mendorong ada inspeksi mendadak (sidak) secara sembunyi ke puskesmas. ”Biar tahu langsung bagaimana kinerja ASN dan layanan kepada masyarakat di puskesmas,” pintanya.

(mr/rus/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia