Jumat, 26 Apr 2019
radarmadura
icon featured
Berita Kota

Pemprov Atur Skema Aliran Listrik Madura

22 Maret 2019, 11: 33: 25 WIB | editor : Abdul Basri

MUDA: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memberikan keterangan kepada wartawan setelah mengikuti sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim kemarin.

MUDA: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memberikan keterangan kepada wartawan setelah mengikuti sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim kemarin. (BAHRUL ULUM/RadarMadura.id)

SURABAYA – Produksi miyak dan gas bumi (migas) Jawa Timur (Jatim) berasal dari Blok Cepu dan Madura. Namun, pelosok desa hingga kepulauan Madura masih ada yang belum teraliri listrik secara merata. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyiapkan skema agar pendistribusian listrik merata.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, persoalan tersebut sudah disampaikan dalam raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) Jatim 2019–2050. ”Bahwa acuan energi development acuan untuk ketenagalistrikan,” terangnya usai mengikuti sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim kemarin (21/3).

Dia mengungkapkan, kawasan pelosok Madura, lebih-lebih kepulauan, masih mengalami hambatan dalam ketersediaan listrik. Tingkat kesulitan pada pembangkit listrik berbeda. ”Skala keekonomiannya inilah yang menyebabkan kemudian kita harus berpikir, harus ada keberpihakan, baik sisi pembangkitnya maupun jaringan distribusinya,” ucapnya.

Pembangkit energi per kWh pada jaringan basar dan jaringan terisolasi akan sangat berbeda. Dengan demikian, perlu ada keberpihakan dari semua lini. Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. ”Untuk bisa mewujudkan jaringan listrik,” jelasnya.

Dia berharap ada skema subsidi. Artinya, biaya investasinya ditekan di depan. Contohnya, pembangkit listrik tenaga surya atau pembangkit listrik angin. Lebih besar di investasi dibandingkan operasionalnya.

Sementara biaya operasional pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga batu bara, dan pembangkit listrik tenaga diesel lebih mahal. Sebab, menggunakan bahan bakar. ”Nah ini dicari mana hitung-hitungannya, kemudian kita harus melakukan komitmen. Tapi kalau dipaksakan harus hitung-hitungan untung-rugi, kita tidak akan melistriki,” imbuhnya.

Sebenarnya, kata dia, ada solusi. Dulu Emil di Bank Dunia pernah kunjungan ke Vietnam. Di negara itu ada kawasan membeli curah energinya sendiri. Kemudian, masyarakat membayar dengan harga sedikit berbeda. ”Agak mirip dengan apartemen, apartemen mengecas listrik tidak persis harga PLN kadang-kadang. Listrik disambung ke gedung, gedung menjual dengan harga berapa gitu,” jelasnya.

Karena itu, hal seperti ini perluh dilihat. Apakah skema memang pantas, layak, dan dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan, harus ada persetujuan dari PLN selaku pihak utama usaha tenaga listrik di Indonesia, termasuk Kementerian ESDM.

”Artinya, masyarakat membayar harga berbeda dengan skema standar PLN. Tapi keuntungannya tidak terbelenggu keterbatasan keuangan dari PLN untuk mempercepat akses listrik kepada masyarakat,” tutup suami Arumi Bachsin itu.

(mr/bam/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia