Minggu, 15 Sep 2019
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Panggil Seluruh Camat Terkait Temuan BPK Tentang Realisasi DD dan ADD

20 Maret 2019, 12: 28: 18 WIB | editor : Abdul Basri

KONSENTRASI: Panja LHP BPK Khusus DD dan ADD DPRD Sampang meminta penjelasan DPMD dan inspektorat kemarin.

KONSENTRASI: Panja LHP BPK Khusus DD dan ADD DPRD Sampang meminta penjelasan DPMD dan inspektorat kemarin. (RUSYDI ZAIN/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) DPRD Sampang memanggil tim fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) kemarin (19/3). Sayangnya, tim teknis dan koordinasi yang hadir hanya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa (DPMD) dan Inspektorat Sampang.

Ketua Panja LHP BPK Khusus DD dan ADD DPRD Sampang Moh. Anwar mengatakan, pemanggilan dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK pada pelaksanaan DD dan ADD 2018. Temuan tersebut menghasilkan tiga rekomendasi. Semuanya berkaitan dengan perbaikan regulasi yang mengarah pada administrasi. ”Tim teknis kami panggil. Tapi, yang hadir hanya dua SKPD, yaitu DPMD dan inspektorat,” ungkapnya.

Berdasar keterangan dan pemaparan pihak DPMD, sebagian rekomendasi BPK terkait DD dan ADD sudah diperbaiki. ”Kami tidak akan tinggal diam. Semua akan kami panggil karena ini berkaitan dengan program desa yang nilai anggarannya tidak sedikit,” paparnya.

Ada regulasi yang tidak sinkron antara satu dan desa lainnya sehingga hal itu menjadi temuan BPK. Selain itu, ada beberapa regulasi yang tidak mutakhir. ”Objek pemeriksaan ada tiga. Yaitu, DPMD, inspektorat, dan camat,” sebutnya.

Pembentukan panja khusus DD dan ADD diharapkan mampu mengawal pelaksanaan DD dan ADD menjadi lebih baik. Pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan seluruh camat. ”Tim fasilitasi dan koordinasi yang kami panggil hanya datang sebagian. Tapi, tetap akan kami panggil secara maraton. Dalam waktu dekat camat,” janjinya.

Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah membenarkan bahwa pihaknya dipanggil oleh panja DPRD. Pihaknya sudah menyampaikan tindak lanjut yang dilakukan berkaitan dengan temuan BPK. ”Ada regulasi yang harus disempurnakan dan disinkronkan. Itu sudah kami lakukan,” paparnya.

Temuan BPK berkaitan dengan pengawasan DPMD, inspektorat, dan camat. Pihaknya harus memperbaiki regulasi tentang tugas dan fungsi pengawasan. ”Kami harap desa bisa melaksanakan DD dan ADD sesuai regulasi,” tukas dia

(mr/rus/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia