Sabtu, 19 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Tiga ASN Terbukti Ikut Kampanye

15 Maret 2019, 12: 42: 53 WIB | editor : Abdul Basri

DIPERIKSA: Komisioner KPU Bangkalan meminta keterangan Imam Hanafi, ASN yang diketahui ikut kampanye.

DIPERIKSA: Komisioner KPU Bangkalan meminta keterangan Imam Hanafi, ASN yang diketahui ikut kampanye. (BAWASLU FOR RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Tiga dari delapan aparatur sipil negara (ASN) yang ditangani Bawaslu Bangkalan terbukti terlibat dalam kampanye. Mereka dinyatakan terbukti secara aktif ikut mengikuti kampanye salah satu paslon presiden di pusat perbelanjaan di Kota Salak beberapa waktu lalu.

Komisioner Bawaslu Bangkalan Buyung Pambudi mengutarakan, tiga orang ASN itu direkomendasi ke KASN melalui Inspektorat Bangkalan. Mereka adalah Hikmah Imama, PNS organisasi perangkat daerah (OPD) serta Diah Yulia R dan Imam Hanafi. Keduanya merupakan PNS guru SD.

”Sudah diakui mereka datang ke acara. Mengakui memakai baju paslon, ikut deklarasi dan ada gerakan tangan,” katanya kemarin (14/3).

Ketua Divisi Sengketa Bawaslu Bangkalan tersebut mengaku inspektorat harus segera memproses ketiga ASN. Sebab, mereka sudah tidak netral sebagai abdi negara. ”Kami harap segera diputuskan sanksinya agar menjadi efek jera pada ASN lainnya di Bangkalan agar tidak terlibat aktif dalam kampanye,” pinta Buyung.

Meski mereka terbukti, Bawaslu tidak memproses lebih lanjut kepada panitia pelaksana. Sebab, pelaksana mengaku tidak sengaja mengajak ASN. Sehingga, kajian dan pleno lembaganya tidak melanjutkan untuk diproses ke pidana pemilu. ”Pihak pelaksana menyebutkan tidak sengaja. Ya tidak dilanjutkan,” ucapnya.

Sementara hasil investigasi kepada ASN lain dihentikan. Dia berdalih tidak ditemukan ada pelanggaran. Itu setelah dilakukan pengumpulan bukti, data, dan keterangan. ”Tidak kami temukan pelanggaran pemilu,” paparnya.

Kepala Inspektorat Bangkalan Hadari mengaku rekomendasi dari Bawaslu itu semestinya dilayangkan kepada bupati. Setelah itu, baru lembaganya memproses. Namun, pihaknya tetap melihat tingkat kesalahan para ASN yang terbukti melanggar disiplin PNS.

”Biasanya kalau ada yang melanggar, sanksinya ya sanksi ringan, sedang, dan berat. Tapi, sampai sekarang rekomendasi itu belum sampai ke meja saya,” terang Hadari. 

(mr/luq/daf/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia