Kamis, 27 Jun 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Bakal Mutasi Besar-besaran, Akademisi Minta Pemkab Patuhi UU ASN

14 Maret 2019, 13: 00: 44 WIB | editor : Abdul Basri

EDY RASIYADI: Sekretaris Kabupaten Sumenep

EDY RASIYADI: Sekretaris Kabupaten Sumenep (RadarMadura.id)

Share this      

”Kita mutasi besar-besaran sebentar lagi”

EDY RASIYADI

(Sekkab Sumenep)

Mohamad Harun: Akademisi Unija Sumenep

Mohamad Harun: Akademisi Unija Sumenep (RadarMadura.id)

”Kalau tidak ada penyegaran, saya kira akan sulit untuk berkembang”

MOHAMAD HARUN

(Akademisi Unija Sumenep)

SUMENEP – Polemik tentang adanya sepuluh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertahan selama lebih lima tahun menjadi perbincangan hangat di Sumenep. Sebab, mereka bertahan di OPD dengan anggaran yang cukup besar. Pemkab Sumenep memastikan akan melakukan mutasi besar-besaran.

Akademisi Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep Mohamad Harun turut menyoroti masalah tersebut. Dia mengaku heran mengapa kepala dinas yang bertahan lebih dari lima tahun itu tidak dimutasi. Padahal regulasinya sudah jelas, yakni sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan bahwa jabatan pimpinan tinggi diduduki paling lama lima tahun.

”Kalau memang sudah ada aturannya demikian, pertanyaannya mengapa tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat,” kata Harun kemarin (13/3).

Menurutnya, aturan dibuat untuk diikuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Undang-undang juga dibuat berdasarkan kajian ilmiah serta pertimbangan yang matang. Termasuk aturan mengapa harus maksimal lima tahun juga pasti melalui kajian yang mendalam.

”Mungkin salah satunya untuk penyegaran organisasi. Kalau tidak ada penyegaran, saya kira akan sulit untuk berkembang,” tegas pria yang rutin menjadi juri Madura Awards itu.

Penyegaran pimpinan OPD, menurutnya, sangat penting dilakukan. Terutama dalam rangka menjawab tantangan perubahan dan perkembangan zaman. Sebab, tangangan OPD setiap saat berubah. Bukan lima tahun, tapi satu tahun atau bahkan setiap bulan bisa berubah.

Jika satu orang bertahan di satu OPD, dia akan mandek dan kurang kreatif. Terlebih setiap kemampuan seseorang ada batasnya. Mereka bisa saja bagus di awal-awal kepemimpinan, tapi di tengah jalan stagnan.

”Perlu evaluasi. Perlu dilihat apakah dengan situasi seperti ini, orang dengan kapasitas seperti ini, mampu enggak mengatasi masalah tersebut,” paparnya.

Harun menambahkan, memilih kepala OPD tidak boleh mengedepankan aspek politik semata. Aspek profesionalisme dan kompetensi juga harus jadi pertimbangan. Yang terpenting, golongan kepangkatannya memenuhi syarat bisa diangkat menjadi kepala dinas.

Selain itu, penyegaran juga penting guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan. Sebab zona nyaman bagi kepala dinas belum tentu memberi dampak positif bagi masyarakat.

”Kadang terlalu lama juga jadi pertanyaan, apakah itu merupakan zona yang nyaman, kan begitu, sehingga ketika harus direlokasi ke tempat lain menjadi sesuatu yang tidak ingin dilakukan. Bahkan mungkin dihindari atau berusaha sekuat tenaga tetap bertahan di posisi itu,” tegasnya.

”Kembali lagi, apakah dia dipertahankan karena ingin mengamankan faktor-faktor X dan sebagainya, ya saya juga tidak tahu. Ini yang perlu harus terbuka kepada masyarakat yang pengetahuannya sudah berkembang,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi mengatakan, melakukan mutasi di eselon II bukanlah pekerjaan mudah. Sebab saat ini, mutasi dan pengisian kepala dinas harus disetujui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Di samping itu, biaya mutasi dan pengisian jabatan juga besar.

”Seleksi itu butuh biaya yang cukup besar. Kalau kita seleksi, terus ada seleksi lagi, kan butuh biaya besar. Makanya seleksi kita barengkan semuanya,” katanya.

Tetapi terkait dengan sepuluh kepala OPD yang menjabat lebih lima tahun itu, menurutnya bakal segera dirombak. Sebab, sebelum melakukan lelang jabatan kepala dinas, pihaknya akan menggelar mutasi besar-besaran terlebih dahulu di tingkatan eselon II. ”Kita mutasi besar-besaran sebentar lagi,” jelas mantan kepala dinas PU bina marga itu.

Pada April nanti ada sekitar tujuh hingga delapan OPD yang bakal kosong. Sebelum jabatan OPD itu dilelang, akan dilakukan penyegaran atau mutasi terlebih dahulu. Edy memastikan sepuluh kepala dinas yang menjabat lebih dari lima tahun bisa digeser ke instansi lain.

”80 persen OPD akan baru. Utamanya mereka yang sudah di atas dua tahun, apalagi lima tahun,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, pejabat di lingkungan Pemkab Sumenep yang sudah menjabat lebih dari lima tahun yakni Kepala Dispertahortbun Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Kesehatan A. Fatoni, Kepala BKPSDM Titik Suryati, serta Kepala DPRKP dan Cipta Karya Bambang Irianto. Kemudian, Kepala Dispendukcapil Ach. Zaini, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Eri Susanto, dan Kepala Disperindag Saiful Bahri. Kepala DPMD Ahmad Masuni, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Imam Trisnohadi, dan Sekretaris DPRD Sumenep R. Moh. Mulki juga telah menjabat lebih dari lima tahun.

Tidak tergantikannya sepuluh pejabat tersebut mendapat sorotan dari wakil rakyat. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menyebut mereka sudah kedaluwarsa. Seyogianya para kepala OPD itu dimutasi atau dilakukan penyegaran agar roda pemerintahan kembali melaju kencang.

(mr/mam/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia