Kamis, 12 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Dua Bulan, Ratusan Perempuan Menjanda

Gugat Cerai karena Faktor Ekonomi

14 Maret 2019, 12: 04: 49 WIB | editor : Abdul Basri

NUNGGU GILIRAN: Warga antre di ruang tunggu Pengadilan Agama Pamekasan kemarin.

NUNGGU GILIRAN: Warga antre di ruang tunggu Pengadilan Agama Pamekasan kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Kasus gugat cerai yang dilayangkan pihak perempuan masih tinggi. Selama Januari–Pebruari 2019, sebanyak 199 perempuan menggugat cerai suaminya. Majelis hakim mengabulkan 188 gugatan.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pamekasan Hery Kushendar mengatakan, istri lebih banyak melayangkan gugatan cerai daripada suami. Pada Januari 2019 sebanyak 126 istri menggugat cerai suaminya. Sementara kasus suami yang melayangkan gugatan cerai hanya 51 orang.

Pada Februari, 73 istri melayangkan gugatan cerai. Sementara suami yang mengajukan cerai hanya 49 orang. ”Lebih banyak istri yang gugat cerai suaminya,” kata Hery kemarin (13/3).

Dari 199 gugatan yang dilayangkan istri, majelis hakim mengabulkan 188 gugatan. Sementara sisanya diselesaikan melalui mediasi. Sementara untuk cerai talak yang diajukan suami, majelis hakim mengabulkan 95 kasus.

Hery menyampaikan beberapa faktor yang menjadi pemicu istri gugat cerai suami. Di antaranya, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meninggalkan salah satu pihak, kawin paksa, ekonomi, dan perselisihan secara terus-menerus.

Dari beberapa faktor penyebab gugatan cerai itu, yang paling mendominasi adalah faktor ekonomi dan perselisihan. Rata-rata, istri memilih pisah dari suaminya karena dua alasan tersebut.

Hery menyampaikan, tidak semua gugatan dikabulkan oleh majelis hakim. Beberapa proses mendamaikan agar biduk rumah tangga yang dibangun itu dipertahankan dilakukan. Harapannya, perceraian tidak terjadi.

Jika mediasi tidak membuahkan hasil, majelis hakim biasanya langsung memutus. Namun, sebagian ada yang memilih memperbaiki hubungan yang di ambang kehancuran itu. ”Pada prinsipnya, kami tidak ingin ada perceraian,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur mengatakan, urusan rumah tangga seseorang adalah hal yang paling rahasia. Hanya pasangan itu yang mengetahui kondisi hubungannya. Tetapi, diharapkan pemerintah berupaya memberikan pembinaan agar masyarakat lebih dewasa dalam menjalani rumah tangga.

Persoalan yang terjadi harus diselesaikan dengan tenang tanpa harus dibawa ke meja hijau. Bukan karena masalah sedikit langsung minta cerai. Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan wawasan dan pengetahuan tentang berumah tangga.

Pendidikan dan pengenalan kehidupan rumah tangga harus disosialisasikan secara optimal. ”Sangat miris juga jika banyak istri yang menggugat cerai suaminya. Apalagi persoalannya hanya karena ekonomi,” tandasnya.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia