Sabtu, 14 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Uang Rp 10 Juta Dikira THR

Junaidi: Secepatnya Saya Susun Laporan

13 Maret 2019, 13: 49: 43 WIB | editor : Abdul Basri

SUDAH BEBAS: Ahmad Junaidi, mantan Camat Kedungdung, Sampang, yang menjadi terpidana kasus pemotongan DD-ADD.

SUDAH BEBAS: Ahmad Junaidi, mantan Camat Kedungdung, Sampang, yang menjadi terpidana kasus pemotongan DD-ADD. (DARUL HAKIM/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Tidak mau basa-basi, Ahmad Junaidi akan secepatnya menyusun laporan dugaan keterkaitan beberapa pihak dalam pembagian fee pemotongan dana desa dan alokasi dana desa (DD-ADD) 2016 di Kecamatan Kedungdung, Sampang. Dalam waktu dekat, mantan camat Kedungdung itu akan melaporkan kasus yang memenjarakannya tersebut.

Menurut Junaidi, tidak masuk akal beberapa pihak mengaku tidak tahu tentang paguyuban camat. Dia mengungkapkan, paguyuban camat ada sejak sepuluh tahun sebelum dia menjabat camat Kedungdung. ”Setiap keputusan kebijakan dibahas di Kecamatan Kota Sampang. Saya tidak berbicara fakta hukum, takut salah. Ini bukan hoaks, saya pelaku,” ujarnya kemarin (12/3).

Paguyuban camat, sambungnya, membahas program di masing-masing kecamatan. Di balik itu ada kebijakan tertentu yang perlu dibahas bersama camat yang tersebar di 14 kecamatan. ”Misalnya ada sumbangan dan berapa banyak, itu dibahas dalam paguyuban kecamatan,” ujarnya.

Kata Junaidi, paguyuban camat untuk membuat kebijakan. Seperti pameran pembangunan, camat diminta untuk tidak berfoya-foya dan semacamnya. Paguyuban camat 75 persen memang untuk program, dan 25 persennya membahas yang lain.

Dia akan melaporkan kasus yang menyeretnya ke dalam jeruji besi. ”Kami saat ini mempersiapkan berkas laporan. Laporan tertinggi nanti ke KPK. Kami pikirkan dulu apakah ke kejati atau ke KPK. Polda nanti dikirimi saja,” tegasnya. ”Kami ingin menyusun fakta-fakta baru dengan kuasa hokum, seperti saksi kunci,” tambahnya.

Junaidi akan melakukan upaya hukum supaya ada pengembangan penyidikan kasus pemotongan DD-ADD itu. Dia tidak hanya berbicara orang-orang yang terlibat di atasnya. Tetapi juga di bawahnya, yang terlibat langsung membantu pemotongan DD-ADD. ”Kasi pemerintahan itu terlibat langsung melakukan pemotongan. Sama dengan almarhum Kun Hidayat,” bebernya.

Pemotongan ADD, ungkap dia, memang menjadi tanggung jawab Kasi Pemerintahan karena kecil. Sementara DD yang lebih besar menjadi tanggung jawab almarhum Kun Hidayat. Kebetulan, sebut Junaidi, Kasi Pemerintahan Samsuri pada saat operasi tangkap tangan (OTT) tidak ada di lokasi. Pencairan DD-ADD dilakukan oleh Kasi PMD beserta stafnya.

”Sama dengan saya. Saya tidak terlibat dalam OTT. Saya jadi tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan,” ungkapnya. ”Di kecamatan, saya dibantu oleh dua orang Kasi. Kasi Pemerintahan dan Kasi PMD. Bahkan, dari hasil fee 4 persen, Samsuri dapat Rp 10 juta, tapi dikembalikan. Ketika mengembalikan Rp 10 juta, selesai kasusnya,” tandas Junaidi.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Kedungdung Samsuri dihubungi melalui telepon mengaku tidak ikut serta dalam kasus pemotongan DD-ADD. Dia sebagai bawahan semata-mata melaksanakan perintah atasan. ”Karena dapat perintah, saya laksanakan. Murni menjalankan perintah pimpinan,” ucapnya.

Dia mengakui menerima uang sebesar Rp 10 juta. Uang itu dia kira tunjangan hari raya (THR). ”Saya menerima uang Rp 10 juta itu karena dikira THR. Saat itu memang hampir Lebaran. Saya baru ingat ketika di Polda (saat diperiksa). Saya kembalikan uang itu ke Polda. Karena disuruh mengembalikan, saya kembalikan,” urainya.

Uang itu, lanjut Samsuri, diberikan kepada bawahannya yang berjumlah tiga orang. Dia membagikan dalam bentuk sarung. Uang yang diterima dari Ahmad Junaidi itu dibelikan sarung untuk diberikan kepada bawahannya.

Dia mengaku setiap tahun memberikan THR kepada bawahan berupa sarung. ”Tidak banyak uang yang saya keluarkan. Hanya beli sarung harganya Rp 60 ribu,” jelasnya.

Saat pencairan DD-ADD di Bank Jatim, Samsuri mengaku tidak ikut karena sudah menjadi tanggung jawab Kasi PMD. Dia membenarkan dipanggil Polda Jatim untuk dimintai keterangan hingga lebih kurang tiga kali. Sedangkan pada saat sidang dia hanya dihadirkan sekali.

Untuk diketahui, operasi tangkap tangan (OTT) pemotongan DD-ADD Kecamatan Kedungdung pada 5 Desember 2016 terjadi di halaman Bank Jatim Sampang. Polda mengamankan tujuh orang. Hasil pengembangan penyidikan, dua orang ditetapkan menjadi tersangka. Yakni, Ahmad Junaidi selaku camat Kedungdung saat itu dan almarhum Kun Hidayat selaku Kasi PMD Kecamatan Kedungdung. Kerugian negara akibat pemotongan DD-ADD itu lebih kurang Rp 1.494.893.000.

(mr/rul/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia