Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Sepuluh Kepala OPD Kedaluwarsa

Sudah Menjabat Lebih dari Lima Tahun

13 Maret 2019, 13: 05: 12 WIB | editor : Abdul Basri

Darul Hasyim Fath  Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Sumenep.

Darul Hasyim Fath Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Sumenep. (RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Bupati A. Busyro Karim sering melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Sumenep. Tapi, mutasi hanya berlaku di tingkatan eselon III dan IV. Untuk eselon II sejauh ini belum tersentuh.

Tak pelak, banyak pejabat eselon II yang bertahan di satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja. Saat ini ada sepuluh kepala dinas yang menjabat lebih dari lima tahun tanpa tersentuh mutasi. Dari sepuluh pejabat tersebut bahkan ada satu yang sudah delapan tahun tidak pernah dimutasi.

Pejabat di lingkungan Pemkab Sumenep yang sudah menjabat lebih dari lima tahun yakni Kepala Dispertahortbun Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Kesehatan A. Fatoni, Kepala BKPSDM Titik Suryati, serta Kepala DPRKP dan Cipta Karya Bambang Irianto. Kemudian, Kepala Dispendukcapil Ach. Zaini, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Eri Susanto, dan Kepala Disperindag Saiful Bahri. Kepala DPMD Ahmad Masuni, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Imam Trisnohadi, dan Sekretaris DPRD Sumenep R. Moh. Mulki juga telah menjabat lebih dari lima tahun.

Tidak tergantikannya sepuluh pejabat tersebut mendapat sorotan dari wakil rakyat. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menyebut mereka sudah kedaluwarsa. Karena itulah, seyogianya para kepala OPD itu dimutasi atau dilakukan penyegaran agar roda pemerintahan kembali melaju kencang. ”Yang nyebut (kedaluwarsa) bukan kami, tapi BKPSDM,” katanya kemarin (12/3).

Darul menegaskan bahwa bisa saja kepala OPD menjabat lebih dari lima tahun. Akan tetapi, ada ketentuan yang harus dilakukan. Yakni, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada pasal 117 UU Nomor 5 Tahun 2014 ayat 1 disebutkan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun.

”Kemudian, pada ayat 2 dipertegas bahwa jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang berdasarkan kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” tegas Darul.

Apa yang disampaikan mantan Ketua Komisi I DPRD Sumenep ini selaras dengan surat edaran KASN. Pada 18 Januari 2019, KASN berkirim surat ke seluruh kepala daerah di Indonesia tentang pelaksanaan ketentuan pasal 117 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang masa jabatan pejabat pimpinan tinggi (PPT) yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) selama lima tahun atau lebih. Pemkab Sumenep termasuk yang menerima edaran itu.

Pada saat yang sama, laman resmi KASN menerbitkan publikasi tentang PPT yang menjabat lebih dari lima tahun tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan administratif. Apabila yang bersangkutan masih membuat keputusan atau tindakan, PPT tersebut dinilai telah melakukan penyalahgunaan wewenang, yaitu melampaui wewenang sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 15, pasal 17, dan pasal 18 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dikonfirmasi, Bupati Sumenep A. Busyro Karim menampik jika sepuluh kepala OPD itu kedaluwarsa. Menurutnya, mereka baru dikukuhkan pada awal 2017. Tepatnya ketika ada perubahan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi organisasi perangkat daerah (OPD). ”Baru dua tahun semua,” katanya.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Edy Rasiyadi mengatakan, setiap dua tahun sekali pihaknya melakukan uji kompetensi terhadap para kepala OPD. Sepuluh orang yang disebut kedaluwarsa itu secara administratif masih berlaku. Pihaknya menyebut bahwa mereka tidak melanggar pasal 117 UU Nomor 5 Tahun 2014.

Meski demikian, dalam waktu dekat para kepala OPD itu akan berpindah posisi. Sebab, rencananya akan dilakukan mutasi besar-besaran untuk pejabat eselon II. ”Nanti sekitar 80 persen OPD akan dijabat orang baru,” kata Edy.

(mr/mam/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia