Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Anggota Dewan Berencana Gugat Balik Sarimun dan Laporkan Oknum Polisi

Kasus Jual Beli Tanah di Kecamatan Kwanyar

12 Maret 2019, 20: 07: 04 WIB | editor : Haryanto

INI LHO: Fathul Arif, kuasa hukum Abdurrahman menunjukkan laporan pemberitahuan yang ditujukan ke ketua DPRD Bangkalan.

INI LHO: Fathul Arif, kuasa hukum Abdurrahman menunjukkan laporan pemberitahuan yang ditujukan ke ketua DPRD Bangkalan. (Julian Isna/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN-Kasus jual beli tanah antara Abdurrahman dan Sarimun Udin berbuntut panjang. Sebab, anggota DPRD Bangkalan itu berencana menggugat balik Sarimun dan melaporkan oknum anggota polisi. Sebab, merasa dirugikan atas perkara tersebut.

Abdurrahman menuturkan, setelah batal membeli tanahnya di Kecamatan Kwanyar, Sarimun mengutus oknum anggota polisi menagih uang DP. Bahkan, oknum anggota polisi tersebut mengancam akan membuat laporan polisi (LP).

"Waktu itu janjian ketemu di SPBU Junok. Saya memarkir kendaraan dan kedua oknum polisi tersebut masuk ke mobil. Mereka bilang, kalau saya gak bayar Rp 400 juta dan ngasih surat rumah, mau nerbitin LP. Ya terbukti, ada LP tanggal 21 Januari," ujar Abdurrahman.

Dijelaskan, penanganan kasusnya dinilai janggal. Sebab, Abdurrahman dimintai keterangan anggota Satreskrim Polres Bangkalan tanpa ada surat panggilan resmi. Dipanggil melalui telepon dan menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP).

"Oknum penegak hukum tidak selayaknya melakukan hal tersebut. Harusnya tidak boleh bertindak seperti itu. Selain menggugat Sarimun, kami akan melaporkan oknum polisi tersebut," ujar Fathul Arif.

Fathul Arif  menyesalkan adanya surat pemberitahuan kepada ketua DPRD Bangkalan mengenai kasus yang membelit kliennya.Sebab, urusan pribadi tidak berkaitan dengan pekerjaan. "Masalah pribadi kok ketua DPRD dikasih surat pemberitahuan, kan tidak bagus seperti itu," sesalnya.

KBO Satreskrim Polres Bangkalan Iptu M Bahrudi menjelaskan, salah satu pertimbangan mengirim surat pemberitahuan ke ketua DPRD semata-mata karena etika. "Karena beliau (Abdurrahman, Red) anggota, kami juga menghormati ketua DPRD. Karena itu, kami juga tembusi ketua," paparnya.

Saat ditanya kenapa tidak melayangkan surat panggilan resmi kepada Abdurrahman? Bahrudi memiliki argumen. "Ya betul. Memang waktu itu pemanggilan melalui telepon. Yang bersangkutan bersedia dimintai keterangan. Saya rasa gak ada masalah," tandasnya. (Julian Isna)

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia