Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Khawatir Pokir Jadi Bancakan, Jaka Jatim Janji Lakukan Investigasi

11 Maret 2019, 12: 42: 06 WIB | editor : Abdul Basri

Sidik  Koordinator Jaka Jatim Sampang.

Sidik Koordinator Jaka Jatim Sampang. (RUSYDI ZAIN/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Pengawasan terhadap realisasi program pokok pikiran (pokir) milik anggota DPRD Sampang mesti diperketat. Pokir dikhawatirkan menjadi bancakan karena dinilai tidak transparan, baik anggaran maupun pelaksanaannya.

Koordinator Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Sidik mengatakan, realisasi pokir harus transparan. Program tersebut untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat di dapil masing-masing anggota dewan. ”Pokir harus diawasi betul,” katanya kemarin (10/3).

Menurut dia, pokir milik anggota dewan tumpang tindih dengan program pemerintah. Maka dari itu, mulai saat ini harus disinkronkan program pokir dengan program milik dinas. ”Jangan sampai ada duplikasi program. Ini yang kami khawatirkan,” tegasnya.

Anggaran pokir tidak sedikit. Berdasarkan data yang pernah dimiliki Jaka Jatim, anggaran pokir masing-masing anggota dewan Rp 1,2 miliar. Anggaran tersebut tidak berubah dalam tiga tahun terakhir ini.

Menurut Sidik, anggaran pokir dibungkus dalam bentuk program berupa pembangunan infrastruktur jalan dan sejenisnya. Dia mempertanyakan keberadaan anggaran pokir anggota DPRD Sampang 2019.

Pasalnya, sekretaris DPRD serta Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang tidak transparan tentang anggaran pokir. Sumber anggaran pokir dari APBD yang diimplementasikan melalui program di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

”Kami tidak akan diam. Kami akan melakukan investigasi realisasi pokir,” ujarnya.

Kepala Bappelitbangda Sampang Tony Moerdiwanto mengaku tidak mengetahui secara detail anggaran yang disediakan untuk program pokir. Dia meminta langsung menemui sekretaris bappelitbangda.

Dihubungi, Sekretaris Bappelitbangda Sampang Umi Hanik Laila mengatakan, anggaran pokir ada di masing-masing OPD yang diajukan oleh anggota DPRD. ”Tidak ada di saya datanya. Saya tidak tahu,” katanya.

Dia mengklaim, bappelitbangda tidak mengakomodasi anggaran pokir. ”Pokir melalui usulan dari anggota dewan, dan itu langsung ke OPD. Misalnya, usulan berkaitan dengan jalan, ya ke dinas PUPR,” paparnya.

Sekretaris DPRD Sampang Moh. Anwari Abdullah juga mengaku tidak mengetahui anggaran pokir. Kata dia, sekretariat DPRD hanya menangani anggaran yang berkaitan dengan administrasi, gaji, dan perjalanan dinas para wakil rakyat.

”Anggaran pokir tidak ada di kami. Coba tanya bappelitbangda, karena di sana pasti mengetahui teknisnya,” kata dia saat dihubungi Jawa Pos Radar Madura.

Wakil Ketua DPRD Sampang Abdus Salam membenarkan ada anggaran untuk program pokir. Kata dia, pokir dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing anggota DPRD saat melaksanakan reses.

Anggaran pokir setiap anggota dewan tidak sama karena menyesuaikan dengan usulan program yang disetujui di masing-masing OPD. ”Ada yang Rp 500 juta, Rp 1 miliar, dan ada yang Rp 300 juta,” ungkapnya.

Program pokir langsung diajukan oleh anggota DPRD ke masing-masing OPD. Menurut dia, tidak semua program yang diusulkan diterima. ”Program pokir kontraktual. Apanya yang dipermasalahkan? Program yang diusulkan merupakan aspirasi dari masyarakat di dapil kami,” papar dia.

(mr/rus/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia