Sabtu, 07 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan
Jangan Jadi Macan Kertas

Perda Penanggulangan Kemiskinan Disahkan

10 Maret 2019, 14: 00: 39 WIB | editor : Abdul Basri

KEKURANGAN: Warga berada di rumah gedek di Dusun Wa’duwak, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, kemarin.

KEKURANGAN: Warga berada di rumah gedek di Dusun Wa’duwak, Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Pemkab Pamekasan membentuk peraturan daerah (perda) tentang penanggulangan kemiskinan. Perda tersebut diberlakukan mulai tahun ini. Pemkab diharapkan langsung melakukan aksi nyata untuk mengatasi kemiskinan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan Moh. Ali mengatakan, perda penanggulangan kemiskinan sudah disahkan. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan kinerja pemkab dalam menanggulangi kemiskinan semakin optimal.

Banyak persoalan yang terjadi selama ini. Salah satunya, data kemiskinan yang cenderung tidak valid. Kerap ditemukan warga sangat miskin tidak terakomodasi bantuan pemerintah lantaran tidak terdata sebagai warga miskin.

Di sisi lain, ada warga yang secara ekonomi mampu, justru tercatat sebagai warga miskin. Perda yang baru disahkan awal pekan lalu itu diharapkan merapikan data kemiskinan yang amburadul.

Ali menyampaikan, dalam perda tersebut diamanatkan pemkab melakukan verifikasi dan validasi data. Realisasinya tergantung dari eksekutif apakah akan membentuk tim khusus atau memberdayakan tim yang ada.

Pamekasan memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Namun kinerja tim tersebut belum terlihat maksimal. ”Intinya, perda itu jangan hanya jadi macan kertas. Harus ada aksi nyata,” ujarnya kemarin (9/3).

Verifikasi data warga miskin sangat penting dilakukan. Sebab hampir semua bantuan sosial mengacu pada basis data terpadu (BDT) yang dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos).

Sekalipun ada warga sangat miskin, tetapi tidak tercantum dalam BDT, pemerintah tidak bisa memberi bantuan kepada warga tersebut. Oleh karena itu, verifikasi dan validasi sangat dibutuhkan untuk memastikan warga miskin di Pamekasan terdata.

Harapannya, bantuan pemerintah tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Kemudian, secara bertahap kemiskinan di Pamekasan bisa ditekan. ”Sesuai data BPS, angka kemiskinan di Pamekasan masih tinggi. Ini menjadi PR bersama,” katanya.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengatakan, ada delapan perda yang disahkan tahun ini. Salah satunya, perda penanggulangan kemiskinan. Menurut dia, delapan perda itu sangat baik. Pemkab segera menyosialisasikan.

Regulasi itu akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang. Pemkab memiliki program membentuk 10 ribu wirausahawan baru. Program tersebut akan bermuara pada pengentasan kemiskinan.

”Delapan perda itu sangat baik. Akan segera disosialisasikan dan direalisasikan,” janjinya. 

(mr/pen/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia