Jumat, 20 Sep 2019
radarmadura
icon-featured
Politik Pemerintahan

Sepakat Lepas Label Zona Merah

Ketua Komisi II DPR RI Tinjau Kesiapan Pemilu

27 Februari 2019, 12: 09: 16 WIB | editor : Abdul Basri

MENINJAU: Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali (kiri) ketika meninjau kesiapan pemilu didampingi Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar kemarin.

MENINJAU: Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali (kiri) ketika meninjau kesiapan pemilu didampingi Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar kemarin. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Masalah yang kerap terjadi pada pemilihan umum (pemilu) di Bangkalan menjadi perhatian Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali (ZA). Bahkan, masalah tersebut menjadikan Kota Salak ini mendapat sebutan zona merah. Pada pemilihan 17 April mendatang, julukan tersebut diminta tidak terulang.

Warning tersebut disampaikan dia ketika mengecek kesiapan KPU dan Bawaslu Bangkalan kemarin (26/2). Polisi Partai Golkar itu meminta Bawaslu membuat peta rawan kecurangan. Mengingat, Bangkalan menjadi salah satu perhatian nasional dalam pelaksanaan pemilu.

ZA juga menanyakan perihal tenaga pengawas yang akan dikerahkan pada pemilu nanti. Tujuan pengawsan Bawaslu kepada kontestan ataupun pihak lain adalah mencegah pelanggaran. ”Sudah harus dibuat untuk menghilangkan kecurangan,” katanya.

Di kantor KPU, ZA mempertanyakan beberapa hal tentang kesiapan penyelenggara. Di antaranya, pindah memilih. Dia menilai, pindah memilih perlu dicermati. Terutama verifikasi di beberapa tempat seperti rutan, lapas, dan lembaga pendidikan. ”Hak memilihnya tidak boleh hilang,” imbuhnya.

Dia juga menyoroti keberadaan petugas perlindungan masyarakat (linmas) saat pemungutan suara. Sejauh mana kesiapan KPU menyiapkan keamanan di tempat pemungutan suara (TPS). Klarifikasi pembuatan TPS juga menjadi perhatian.

Menurut dia, TPS perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat, kontestan politik cukup banyak. Memerlukan lokasi cukup luas untuk tempat saksi. ”Saya membayangkan bagaimana pengaturan jika saksi dari peserta 14 parpol, presiden, dan DPD datang semua, maka akan berdesakan,” katanya.

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar menyatakan, pihaknya sudah mempersiapkan segala kebutuhan pemilu. Termasuk aktualisasi daftar pemilih tetap (DPT). KPU telah melakukan pendataan ke Lapas Porong Sidoarjo agar narapidana asal Bangkalan tetap bisa menyalurkan hak suaranya.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan lembaga pendidikan seperti pesantren agar hak memilih santri bisa disalurkan. ”Kami datangi semua pesantren untuk minta dipulangkan pada pemilu. Tetapi, hanya ada dua pesantren yang tidak memulangkan santrinya,” imbuhnya.

KPU Bangkalan telah mempersiapkan anggaran honor linmas di setiap TPS. Tetapi, anggaran seragam disediakan pemerintah daerah. Lembaganya juga menyiapkan Rp 1,6 juta untuk pembentukan TPS. Anggaran tersebut cukup digunakan walaupun keterlibatan saksi pada pemilu nanti banyak.

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengklaim tidak ada kendala pada rekrutmen pengawas TPS (PTPS). Antusiame masyarakat yang cukup tinggi untuk menjadi PTPS dibuktikan dengan 4558 pendaftar. Pihaknya akan tetap melakukan pengasawan intensif untuk mencegah adanya pelanggaran pemilu.

Dia berjanji akan memenuhi masukan ZA perihal pembentukan peta rawan kecurangan. ”Sudah menjadi cita-cita kita bersama untuk menghapus julukan zona merah pada Bangkalan,” ucapnya.

Mustain optimistis Pemilu 2019 berjalan lancar. Tanpa kecurangan atau konflik antarcalon maupun pendukung. ”Kami yakin bisa menaikkan grade Bangkalan dari zona merah,” tandasnya. (jup)

(mr/luq/bas/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia