Kamis, 12 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Bakal Hapus 229 Kendaraan Dinas

Pemkab Ajukan Lelang Tahun Ini

26 Februari 2019, 12: 58: 26 WIB | editor : Abdul Basri

MULAI BERKARAT: Bocah bermain di mobil operasional yang terbengkalai di areal kantor Pemkab Bangkalan kemarin.

MULAI BERKARAT: Bocah bermain di mobil operasional yang terbengkalai di areal kantor Pemkab Bangkalan kemarin. (BADRI STIAWAN/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Pemkab Bangkalan akan menghapus 229 unit kendaraan dinas. Terdiri dari 150 roda dua dan 79 roda empat. Pasalnya, kendaraan pelat merah tersebut tidak layak pakai. Lelang pelepasan aset akan diajukan tahun ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan Syamsul Arifin mengutarakan, aset kendaraan yang tidak terpakai rencananya akan dilakukan penghapusan. Yakni, dengan cara dilelang.

Diakui, beberapa kendaraan masih layak pakai. Namun, sebagian besar sudah tidak layak. Penghapusan perlu dilakukan karena biaya untuk pemeliharaan aset tersebut lebih mahal dibandingkan nilai manfaatnya. ”Memang harus dilelang. Termasuk bus, kendaraan operasional, dan lain-lain,” ungkap Syamsul kemarin (25/2).

Kabid Administrasi dan Aset BPKAD Bangkalan Jupriyanto menambahkan, 299 unit kendaraan tersebut berdasarkan hasil laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD). ”Kami mengompilasikan laporan dari OPD saja. Jadi kami hanya menerima data,” ujarnya.

Dari ratusan aset itu, lanjut Jupri, belum diketahui berapa unit yang akan dilelang. Sebab, penghapusan aset harus berdasarkan persetujuan bupati. Lembaganya sebatas melakukan pendataan dan usulan.

Rencananya, semua unit kendaraan yang tidak terpakai itu akan diusulkan untuk dilelang. ”Mulai 2012 tidak pernah mengajukan lelang. Tahun sebelumnya tidak diajukan lelang karena usulannya masih sedikit. Rencananya tahun ini,” katanya.

Sesuai ketentuan, batas minimal usia aset kendaraan pemerintah bisa dilelang 7 tahun. Barang milik daerah (BMD) tersebut sudah direkap. Nantinya akan ada tim untuk menentukan harga. Selanjutnya akan diajukan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Pamekasan.

”Siapa saja boleh ikut lelang. Tentu mengikuti sesuai prosedur. Akan kami usulkan dulu ke pemkab,” tandasnya.

(mr/bad/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia