Senin, 16 Sep 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Rekomendasikan Penurunan APK Capres Melanggar

24 Februari 2019, 14: 36: 22 WIB | editor : Abdul Basri

DI BAWAH APK: Pengendara berhenti di traffic light Jalan Jenderal A. Yani, Bangkalan, kemarin.

DI BAWAH APK: Pengendara berhenti di traffic light Jalan Jenderal A. Yani, Bangkalan, kemarin. (JUPRI/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan menemukan sebelas alat peraga kampanye (APK) calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 terpasang di billboard di Kota Salak. Padahal sesuai ketentuan, tiap kabupaten maksimal boleh memasang dua APK di billboard.

”Padahal berdasarkan PKPU, hanya dua untuk kabupaten,” kata A. Mustain Saleh kemarin (23/2).

Mustain mengaku terkejut karena pemasangan APK tersebut dilakukan secara masif. Pihaknya lelah menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan atas banyaknya pemasangan APK di billboard milik capres dan cawapres nomor urut 1.

”Pemasangan APK tambahan itu mekanismenya melalui pemberitahuan ke KPU Bangkalan,” ujar Mustain.

Bawaslu juga telah menyurati Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan. Itu dilakukan karena pemasangan APK di billboard termasuk iklan berbayar.

”Kita bersurat ke perizinan, namun yang kita sayangkan sampai saat ini belum ada balasan,” ungkap dia.

Mustain mengaku tidak ambil pusing, meski tidak ada balasan dari DPMPTSP. Bawaslu akan melakukan tindakan tegas. Yaitu, akan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penurunan paksa. Sebab, hal itu melanggar ketentuan.

Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial dan Ekonomi DPMPSTP Bangkalan Zaiful Imron Mustafa tidak tahu-menahu perihal adanya surat dari Bawaslu itu. ”Saya belum pernah dapat suratnya seperti apa saya tidak tahu, takutnya waktu saya tugas ke luar kota selama dua minggu,” ujarnya.

Dia mengutarakan, billboard yang terpasang gambar capres dan cawapres nomor urut 1 di Bangkalan bukan milik pemerintah daerah, melainkan milik vendor. Sementara pemasangannya pun dilakukan pemilik billboard itu. ”Kalau saya yang menurunkan, nanti kan keliru,” ucap Imron.

Pria berkacamata itu menambahkan, semua billboard telah mengantongi izin dari lembaganya. Sementara yang memasang iklan di billboard masih belum ada. Imron mengklaim, pemasangan itu dilakukan atas inisiatif pihak vendor. ”Mungkin selama tidak ada yang menyewa, dipasang timnya masing-masing,” kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar membenarkan pihaknya disurati Bawaslu tentang APK milik paslon capres nomor urut 1 itu. Dia mengklaim telah melayangkan balasan. ”Itu kewenangan Bawaslu bukan kewenangan kita,” jelasnya.

Menanggapi itu, Koordinator Wilayah Madura Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Mukhlis Muhsin yang merupakan pendukung capres dan cawapres nomor urut 1 mengaku tidak tahu siapa yang memasang APK itu. Menurutnya di Bangkalan sangat banyak kelompok relawan pendukung capres dan cawapres nomor urut 1.

”Siapa yang mengkalter mereka (pemasang) seperti itu saya tidak paham. Yang jelas kami dari JKSN, kami taat aturan,” tegasnya.

Kiai asal Kecamatan Modung itu menyayangkan adanya pemasangan APK yang dinilai melanggar oleh Bawaslu. ”Kita harus taat, apalagi Pak Jokowi incumbent. Tim-timnya harus tahu itu. Strategi tidak harus banyak baliho yang dipasang” tukasnya. (jup)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia