Selasa, 23 Jul 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Ratusan SD Tak Jalankan Program Literasi

Disdik Ancam Mutasi Kepala Sekolah

18 Februari 2019, 00: 03: 22 WIB | editor : Abdul Basri

TAMBAH WAWASAN: Siswa SDN Polagan 1 membaca buku di perpustakaan sekolah, Jumat (15/2).

TAMBAH WAWASAN: Siswa SDN Polagan 1 membaca buku di perpustakaan sekolah, Jumat (15/2). (ZAINAL ABIDIN/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang belum maksimal menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang diimplementasikan melalui program literasi. Indikasinya, dari 616 sekolah dasar (SD), 465 di antaranya hingga kini belum menjalankan program literasi.

Kabid Pembinaan SD Disdik Sampang Achmad Mawardi mengatakan, semua SD wajib menerapkan program literasi. Pemerintah sudah memberikan bantuan pembangunan gedung perpustakaan dan pengadaan buku melalui bantuan operasional sekolah (BOS).

Surat edaran (SE) tentang imbauan pelaksanaan program literasi sudah diberikan kepada semua sekolah. Apabila masih ada sekolah yang belum menjalankan imbauan tersebut, disdik akan memberikan sanksi akumulasi kinerja kepada kepala sekolah.

”Kami tidak akan segan memutasi atau mengganti kepala sekolah yang tidak bisa menjalankan program literasi. Terutama sekolah yang sudah memiliki sarana dan prasarana membaca yang lengkap,” kata Mawardi, Jumat (15/2).

Program literasi bertujuan mendorong siswa gemar membaca. Dengan membaca, siswa bisa memperoleh pengetahuan dan menyerap informasi. ”Membaca itu jendela dunia. Dengan membaca, siswa tidak hanya pintar dan cerdas, tetapi juga mempunyai pengetahuan yang luas,” ucapnya.

Pihaknya mengakui, tidak semua SD di Sampang memiliki sarana dan prasarana memadai untuk pelaksanaan program literasi. Mawardi menyebutkan, tidak semua sekolah memiliki perpustakaan. Akan tetapi, hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi sekolah untuk tidak menerapkan program literasi.

”Sekolah cenderung ingin dimanja dengan disediakan perpustakaan terlebih dahulu. Padahal membaca buku tidak harus di perpus. Di kelas juga bisa. Yang penting komitmen kepala sekolah dan guru untuk menjalankan program literasi,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan, banyak SD belum menerapkan program literasi karena tidak memiliki perpustakaan dan buku. Selain itu, ada sekolah yang tidak mempunyai kemauan untuk menerapkan program literasi.

Politikus PPP itu meminta disdik terus mendorong sekolah agar menerapkan program tersebut. Jika siswa dididik dengan kebiasaan membaca, mereka akan ketagihan untuk terus membaca buku, baik di sekolah ataupun di rumah. ”Harus ada sanksi tegas kepada kepala sekolah yang tidak menjalankan program literasi,” tegas Amin. 

(mr/hud/nal/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia