Selasa, 23 Jul 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Pokir Anggota Dewan Rp 60 M Lebih

Tahun Depan Masih Dapat Jatah

15 Februari 2019, 10: 14: 43 WIB | editor : Abdul Basri

FOKUS: Sekretaris DPRD Sumenep R. Moh. Mulki memberi keterangan kepada awak media kemarin.

FOKUS: Sekretaris DPRD Sumenep R. Moh. Mulki memberi keterangan kepada awak media kemarin. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Wajar bila banyak yang berminat menjadi anggota dewan. Sebab, wakil rakyat itu akan dimanjakan dengan sejumlah fasilitas. Selain gaji dengan sederet tunjangan yang mencapai puluhan juta tiap bulannya, mereka juga mendapatkan jatah proyek yang dikemas dalam bentuk pokok pikiran (pokir).

Anggaran pokir tiap tahun  cukup besar. Untuk anggota biasa mendapatkan jatah sebesar Rp 1,2 miliar. Sementara untuk anggota yang merangkap pimpinan mendapatkan sekitar Rp 1,5 miliar. Dengan jumlah anggota dewan 50 orang, maka total dana pokir bisa mencapai Rp 60 miliar lebih.

Selama lima tahun para wakil rakyat itu mendapatkan anggaran pokir untuk didistribusikan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Bentuknya bermacam-macam. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sekretaris DPRD Sumenep R. Moh. Mulki mengatakan, tahun depan 50 anggota dewan tetap mendapatkan jatah pokir. Meski masa bakti akan berakhir pada Agustus 2019, tapi untuk APBD 2020 mereka masih tetap mendapatkan jatah. Angkanya juga sekitar Rp 1,2 miliar per anggota. ”Pokir anggota DPRD itu diusulkan awal tahun kepada eksekutif,” kata Mulki kepada Jawa Pos Radar Madura.

Bagaimana dengan wakil rakyat yang tidak mencalonkan kembali pada 17 April mendatang? Bagaimana pula dengan mereka yang tidak terpilih kembali? Menurut Mulki, semuanya akan dapat jatah pokir.

Dari 50 legislator itu, terbanyak dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelas anggota dewan itu adalah H. Herman Dali Kusuma, Abdul Hamid Ali Munir, M. Ramzi (Hanura), Abrori, Risnawi, dan Moh. Ruqi Abdillah. Kemudian Dulsiam, Nayatullah, Rozah Ardhi Kautsar (Nasdem), Imran, dan Akis Jazuli.

Terbanyak kedua anggota Fraksi PPP yang terdiri atas delapan orang. Mereka adalah Ahmad Salim, Subaidi, Mas’ud Ali, dan M. Syukri. Selain itu, Juhari, Fathorrrahman, Syaiful Bari, dan Badrul Aini (PBB). Disusul Fraksi PAN dengan tujuh anggota. Terdiri atas Faisal Muhlis, A. Hosaini Adhim, Farid Affandi, Suhariono, Agus Rahman Budiharto, Ahmad, dan Abdurrahman Taufik.

Fraksi Partai Demokrat juga terdiri atas tujuh anggota. Masing-masing bernama Mohammad Hanafi, Indra Wahyudi, Akhmad Zainur Rahman, Akhmad Jasuli, Masdawi, Ach. Djoni Tunaidy, dan A. Kurdi HA. Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan enam anggota. Mereka adalah Abrari, Zainal Arifin, Darul Hasyim Fath, Bambang Prayogi, Umar, dan Ummul Hasanah.

Fraksi Partai Golkar memiliki empat kadernya di DPRD. Yakni, Iwan Budiharto, Rukminto, A. Fajar Hari Ponto, dan Fathor Rozi. Sementara Fraksi Gerindra Sejahtera (gabungan Gerindra dan PKS) memiliki tujuh anggota. Mereka adalah Ahmad Mukhlis, Nurus Salam, Mohammad Yusuf, Suroyo, Zulfah, Hosri Yuananto, dan Joni Widarsono.

Berdasar laman resmi KPU Sumenep kpud-sumenepkab.go.id, dari 50 nama itu hanya lima orang yang tidak tercantum dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Sumenep pada Pemilu 2019. Lima orang itu adalah Joni Widarsono (Gerindra), Bambang Prayogi (PDIP), Ummul Hasanah (PDIP), A. Kurdi HA (Demokrat), dan Fathorrrahman (PPP). Sementara Jubriyanto sebelumnya menjadi anggota dewan dari PKS, pada pemilu mendatang maju lewat Gerindra. Sementara Iskandar (PAN) juga pernah menjadi legislator sebelum digantikan Ahmad.

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menambahkan, jatah pokir berbentuk program. Anggarannya melekat pada instansi terkait. Jika anggota dewan mengusulkan program padat karya, maka anggarannya bisa melekat di PU bina marga.

”Jadi pokir itu bukan berbentuk uang. Tapi berbentuk program yang diusulkan oleh anggota dewan,” jelas Herman. ”Anggota dewan hanya menunjukkan titik lokasi, bukan sebagai pekerja proyek,” tambahnya.

Pokir ini diusulkan berdasarkan masukan dari bawah. Setiap kali reses, wakil rakyat akan bertemu konstituen. Usulan dari warga inilah yang dijadikan landasan untuk mengusulkan program kepada pemerintah daerah. ”Untuk dewan baru yang akan terpilih pada 17 April mendatang, jatah pokirnya ya tahun berikutnya,” tukasnya. 

(mr/mam/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia