Selasa, 19 Feb 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Disdik Tutup Dua SMP Swasta

13 Februari 2019, 03: 45: 59 WIB | editor : Abdul Basri

GENERASI BANGSA: Siswa SMP di Kota Sampang pulang sekolah kemarin.

GENERASI BANGSA: Siswa SMP di Kota Sampang pulang sekolah kemarin. (ZAINAL ABIDIN/RadarMadura.id)

SAMPANG – SMP swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang berjumlah 219 lembaga. Dua di antaranya sudah ditutup. Disdik tidak memperpanjang izin operasional karena dua SMP tersebut tidak produktif.

Kabid Pembinaan SMP Disdik Sampang Budiono mengatakan, penutupan dilakukan karena dua SMP itu memiliki permasalahan. Yakni, kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak berjalan dengan baik, jumlah guru dan siswa minim, serta sarana prasarana (sarpras) tidak memadai.

Dua SMP tersebut berada di Kecamatan Pangarengan dan Torjun. ”Sekolah yang sudah tidak produktif izin operasionalnya tidak akan diperpajang. Otomatis sekolah itu ditutup,” katanya kemarin (12/2).

Sebelum dilakukan penutupan, pihaknya berupaya melakukan kajian dan evaluasi persoalan yang terjadi di dua SMP itu. Pembinaan kepada pengelola dilakukan dengan harapan sekolah terus berjalan.

Akan tetapi, upaya itu tidak membuahkan hasil. Pihak pengelola tidak mau mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional kepada disdik. ”Solusinya hanya satu, sekolah ditutup,” ucapnya.

Dia mengatakan, SMP swasta di Sampang cukup banyak. Yayasan berlomba-lomba mendirikan sekolah. Yayasan diberi peluang mendirikan sekolah dengan harapan mengedepankan kepentingan pendidikan daripada keuntungan.

Mulai 2018, disdik memperketat pengajuan permohonan izin pendirian dan operasional sekolah. Saat ini, untuk mendirikan sekolah tidak bisa sembarangan. Pemohon harus mengajukan persyaratan lengkap dan akan dilakukan studi kelayakan secara berjenjang.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan itu diperkuat dengan Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendidikan.

”Sekarang izin pendirian sekolah baru harus melalui studi kelayakan. Apakah sekolah itu layak didirikan atau tidak. Setelah itu, hasil studi kelayakan menjadi acuan bagi dinas untuk penerbitan izin,” jelasnya.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi yaitu melampirkan rencana pengembangan sekolah, biaya sekolah, dan modal yang dikeluarkan yayasan untuk membiayai operasional minimal untuk tiga tahun pertama setelah sekolah beroperasi. Selain itu, pihak yayasan harus memiliki skema pengembangan sekolah minimal selama tiga tahun untuk jenjang SD dan enam tahun untuk jenjang SMP. Dengan begitu, anak-anak yang bersekolah bisa memiliki kepastian sampai mereka lulus.

”Di proposal, daftar guru yang akan mengajar harus jelas. Lahan yang ditempati harus milik sendiri. Jika masih sewa, harus ada surat perjanjian kontrak dengan pemilik lahan dalam jangka waktu minimal 20 tahun,” bebernya.

Budi melanjutkan, saat ini sudah ada sekitar lima proposal pengajuan izin pendirian sekolah baru yang masuk ke disdik. Pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sampang terkait dengan pengajuan izin pendirian bangunan. ”Kami menyusun standar kelayakan dan melakukan kajian terhadap pengajuan izin itu,” ujar mantan kepala SMPN 1 Camplong itu.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan, jumlah SMP swasta di Kota Bahari paling banyak dibandingkan dengan empat kabupaten lain di Madura. Akan tetapi, hal itu tidak ditopang dengan kualitas dan mutu pendidikan yang baik.

Padahal, kualitas sekolah menjadi faktor utama kunci keberhasilan pendidikan. ”Disdik harus maksimal mengelola SMP swasta. Terutama terkait dengan mutu pendidikan. Buat apa sekolah banyak, tapi tidak berkualitas,” ujar politikus PPP itu. 

(mr/nal/hud/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia