Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Janggal, Kejari Terima Uang Titipan

08 Februari 2019, 11: 32: 45 WIB | editor : Abdul Basri

PROTES KERAS: Para aktivis membakar ban dan keranda di depan kantor Kejari Bangkalan kemarin.

PROTES KERAS: Para aktivis membakar ban dan keranda di depan kantor Kejari Bangkalan kemarin. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Puluhan aktivis Rumah Advokasi Rakyat (RAR) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan kemarin (7/2). Mereka menuding Korps Adhyaksa tidak serius mengusut dugaan korupsi program pengadaan kambing etawa.

Direktur RAR Risang Bima Wijaya menuding pihak kejari berbohong terkait kerugian negara senilai Rp 432 juta dari hasil uang titipan kepala desa dan BUMDes. Padahal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baru sekitar tiga minggu melakukan audit.

Dia mengungkapkan, telah menggali informasi kepada Kades maupun pihak kecamatan. Mereka mengaku telah mengembalikan uang pengadaan kambing bukan uang pengadaan kandang. Sementara kejari mengaku uang titipan adalah uang pengadaan kandang. ”Mereka juga bingung tidak diberikan tanda terima, karena tanda terima dipegang penyidik,” ungkap dia.

Menurut Risang, kalau kejari menerima uang pengadaan kambing salah besar. Sebab, kambing itu terkait hutang piutang BUMDes dengan pihak ketiga atau pedagang.

Menurut dia, kejari sudah berbulan-bulan merima uang titipan itu. Anehnya, uang titipan senilai ratusan juta tersebut tidak pernah ditunjukkan. Apakah dalam bentuk tunai atau tabungan.

”Kejari tidak boleh menerima uang titipan, apalagi sampai meminta. Menerima titipan saja tidak boleh, apalagi meminta,” tegasnya. Anehnya lagi, kata Risang, kejari tidak pernah terjun langsung melihat kandang.

Menanggapi itu, Kasipidsus Kejari Bangkalan Muhammad Iqbal mengaku, uang dari Kades ataupun BUMDes masih ada. Pihaknya tidak mungkin mengutak-atik uang tersebut. ”Kalau uang titipan ada, kami tidak mungkin bermain-main dengan penanganan korupsi apalagi uang titipan,” terangnya.

Saat ditanya boleh apa tidak kejari menerima uang titipan? Dia menjelaskan, proses penyidikan ada proses penyitaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, dan pengumpulan barang bukti diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 KUHP. ”Jadi yang kami lakukan bagian dari penyempurnaan proses penyidikan. Karena apa yang kami lakukan akan ditunjukkan nanti pada proses persidangan,” tegasnya.

Terkait penetapan tersangka, pria berkacamata itu tidak bisa memberikan kepastian. Pihaknya hanya meminta waktu untuk menyempurnakan kasus tersebut sebelum masuk persidangan. ”Beri waktu kami, yang jelas tidak sampai pertengahan tahun,” janjinya.

Untuk diketahui, Pengadaan kambing etawa merupakan program badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan pada 2017 lalu. Realisasinya tersebar di 273 desa se-Kota Salak. Total anggaran Rp 9.213.750.000.

Hasil pemeriksaan penyidik, tiap desa dianggarkan Rp 33.750.000. Perinciannya, Rp 13.750.000 untuk membeli empat kambing etawa betina (termasuk di dalamnya Rp 800 ribu biaya transportasi). Dana ini bersumber dari APBD 2017.

Lalu, Rp 10 juta membeli satu ekor kambing etawa jantan (termasuk di dalamnya Rp 800 ribu untuk biaya transportasi) dan Rp 10 juta untuk pembuatan kandang. Dana ini bersumber dari APBDes 2017 masing-masing desa. Kejanggalan realisasi program tersebut, biaya transportasi dianggarkan dobel. 

(mr/bam/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia