Senin, 27 May 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

KPU Belum Keluarkan SK Teknis Kampanye

07 Februari 2019, 11: 13: 01 WIB | editor : Abdul Basri

BELUM DIAMBIL: Ketua KPU Moh. Hamzah menunjukkan APK milik calon anggota DPD RI yang belum diambil kemarin.

BELUM DIAMBIL: Ketua KPU Moh. Hamzah menunjukkan APK milik calon anggota DPD RI yang belum diambil kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

PAMEKASAN – Aturan main Pemilu 2019 komplet. Penyelenggara pemilu juga mengatur tentang teknis kampanye di media massa. Di antaranya, ukuran jika terbit di media cetak dan durasi untuk media elektronik. Namun, sampai sekarang teknis detail aturan itu belum turun.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan Moh. Hamzah mengatakan, penyelenggara mengatur kampanye secara detail. Seluruh aktivitas kampanye, baik melalui media massa maupun secara langsung harus sesuai regulasi.

Regulasi yang mengatur tata cara kampanye itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Kemudian, akan dijabarkan secara terperinci melalui surat keputusan (SK) yang dikeluarkan KPU.

Diakui, sampai sekarang SK itu belum dibuat. Sebab, masa kampanye akbar dengan jumlah massa banyak baru dimulai Maret mendatang. Sementara sekarang masih bersifat internal pemenangan.

Kampanye melalui media massa juga baru dimulai Maret mendatang. Jika ada yang melanggar ketentuan itu, bisa diproses oleh Bawaslu. Bahkan, bisa diseret ke ranah pidana. ”SK memang belum kami keluarkan, tetapi secara umum sudah diatur dalam PKPU,” ungkap dia kemarin (6/2).

Hamzah menyampaikan, SK itu akan dikeluarkan mendekati masa kampanye. Harapannya, tidak ada pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu. Aturan itu juga akan disosialisasikan secara intens.

Salah satu kampanye di media massa yang diatur mengenai ukuran. Bagi kampanye melalui media elektronik seperti radio, akan diatur durasinya. Sementara untuk media cetak, bakal diatur ukurannnya.

Caleg atau calon DPD dan calon presiden-wakil presiden hanya diperbolehkan beriklan maksimal 1 halaman koran cetak. Jika melebihi itu, bisa mengandung unsur pelanggaran. ”Lebih detailnya nanti kami keluarkan SK,” ujarnya

Sebelumnya, anggota Bawaslu Jatim Nur Ely Anggraini menyampaikan, kampanye melalui media massa memang belum dimulai. Tetapi, ditemukan ada beberapa calon anggota dewan yang berkampanye sebelum masanya. Kampanye di luar jadwal menjadi atensi pengawasan Bawaslu.

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia