Selasa, 23 Jul 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Pengentasan Banjir Tidak Tuntas

07 Februari 2019, 10: 25: 50 WIB | editor : Abdul Basri

BERI STATEMEN: Anggota Komisi VIII DPR RI Jakfar Shodik memberikan penjelasan kepada awak media di Sampang kemarin.

BERI STATEMEN: Anggota Komisi VIII DPR RI Jakfar Shodik memberikan penjelasan kepada awak media di Sampang kemarin. (DARUL HAKIM/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Persoalan banjir di Sampang masih menjadi perhatian banyak pihak. Legislator yang duduk di Komisi VIII DPR RI menyebut pengentasan masalah tersebut tidak tuntas. Masih ada sejumlah persoalan yang harus dituntaskan.

Rombongan Komisi VIII DPR RI tiba di Sampang pada pukul 12.15. Mereka menuju lokasi pemasangan dinding turap atau sheet pile dan normalisasi di hulu Desa Panggung, Kecamatan Kota Sampang. Mereka dijamu pejabat badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), taruna siaga bencana (tagana), dinas kesehatan (dinkes), dinas PUPR, dan bappelitbangda. Pertemuan tertutup itu digelar sekitar 1,5 jam.

Anggota Komisi VIII DPR RI Jakfar Shodik mengatakan, penanganan banjir di Sampang ada hambatan. Hambatan tersebut mengenai pembebasan lahan. Dana yang dibutuhkan Rp 200 miliar, sedangkan sekitar Rp 400 miliar untuk membangun sodetan. Lebar 73 meter dan panjang 70 kilometer.

”Kami sepakat angka Rp 600 miliar, bahkan sampai Rp 1 triliun akan kami perjuangkan untuk mengatasi banjir di Sampang,” kata pria asal Kota Bahari itu kepada awak media.

Persoalan lain, lanjut Politikus Partai Nasdem itu, di daerah utara Sampang banyak hutan gundul. Sementara kedalaman sungai yang semula 15 meter kini tinggal 2 meter. Dengan demikian, daya tampung air tidak maksimal.

Karena itu, ketika hujan sungai meluap. Luapan Sungai Kamoning menjadi penyebab banjir di Sampang sangat tinggi. Karena itu, pihaknya akan meminta presiden supaya Sampang segera dibantu. ”Sejak saya belum lahir sampai sekarang umur 52 tahun, banjir masih terus berlangsung,” ungkapnya.

Menurut dia, pemerintah pusat pasti siap, asalkan lahan yang dibutuhkan segera diselesaikan. Ketika lahan untuk pembangunan sodetan bisa diselesaikan, dana sudah bisa disediakan. Lalu, pembangunan sodetan bisa diluncurkan.

Dia tidak menampik bahwa penyelesaian banjir juga karena masalah dengan birokrasi. Misalkan, sungai tanggung jawab pemerintah provinsi sehingga tidak akan pernah selesai. Nanti dibutuhkan aturan khusus berupa keputusan presiden (keppres). ”Saat ini, pekerjaan yang sedang dilakukan. Meskipun selesai, hanya separonya,” tandasnya.

Kepala BPBD Sampang Anang Djoenaedi mengapresiasi perhatian DPR RI terhadap persoalan banjir. Dia juga meminta kementerian terkait untuk memperhatikan penanganan banjir ini. ”Beliau berjanji akan mengawal setiap usulan untuk pengendalian banjir di Sampang,” ujarnya.

Pembangunan dan normalisasi sungai saat ini masih separo. Namun, meskipun itu selesai, belum mampu menampung air 200 kubik. Masalah baru bisa selesai jika membangun floodway atau sodetan. ”Kami fokus pada persoalan pengendalian banjirnya,” tandasnya.

(mr/rul/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia