Kamis, 17 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Anggaran Standardisasi Produk Minim

05 Februari 2019, 14: 46: 27 WIB | editor : Abdul Basri

PILIH SESUKA HATI: Warga menata produk camilan khas Sampang di Toko Barokah Jaya, Jalan Panglima Sudirman, kemarin.

PILIH SESUKA HATI: Warga menata produk camilan khas Sampang di Toko Barokah Jaya, Jalan Panglima Sudirman, kemarin. (ZAINAL ABIDIN/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) Sampang akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengenalan standardisasi industri kecil menengah (IKM). Namun, dari 1.441 IKM, hanya 50 pelaku usaha yang akan mengikuti kegiatan tersebut.

Kabid Perindustrian Disperdagprin Sampang Imam Rizali mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program perluasan penerapan pengenalan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan organisasi standar internasional (ISO) untuk produk IKM. Pelaku IKM yang akan mengikuti program tersebut terdiri dari atas makanan dan minuman (mamin), kerajinan tangan, jahit serta olahan petis.

IKM yang akan dibina merupakan IKM yang mengajukan permohonan pada tahun sebelumnya kepada dinas dan membawa contoh produk yang dihasilkan. Kemudian, disperdagprin bersama dinas koperasi usaha mikro dan tenaga kerja (diskumnaker) menyurvei lokasi dan melakukan analisis. Mulai dari bahan yang digunakan hingga proses pembuatan.

”Selain diberikan pemahaman tentang standar produk, pelaku IKM akan dibantu dalam pendaftaran merek, uji nutrisi, label halal, dan pengemasan produk,” ucapnya kemarin (4/2).

Imam tidak menampik program ini tidak merata untuk semua IKM. Ada skala prioritas dan penilaian khusus. Misalkan, kualitas produk dan seberapa jauh IKM tersebut berjalan. Terpenting ialah kelengkapan izin usaha, sehingga pembinaan bisa lebih terarah dan tepat sasaran.  ”Anggarannya Rp 175 juta. Jadi harus disesuaikan,” katanya.

Pengenalan standardisasi produk IKM untuk meningkatkan perlindungan keamanan dan kesehatan kepada pelaku usaha, tenaga kerja, dan konsumen. Kemudian, membantu kelancaran perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat inovasi perdagangan.

Maju tidaknya IKM bergantung usaha dan kreativitas pelaku usaha. Terutama, dalam hal menjaga dan mempertahankan kualitas produk. Umumnya, kata dia, ketika produk tersebut sudah dikenal dan banyak diminati masyarakat, justru kualitas produk cenderung menurun karena mereka lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas.

”Pemasangan label SNI atau ISO dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan melindungi produk dijiplak atau diklaim sebagai produk orang lain,” terang Imam.

Anggota Komisi II DPRD Sampang Syamsuddin meminta maksimal membina dan membantu pelaku IKM dalam mengembangkan usaha. Warga tidak bisa memajukan dan mengembangkan usaha tanpa campur tangan pemkab. Realisasi program harus tepat waktu dan tepat sasaran. Cakupan program harus ditambah.

Jika anggaran tidak cukup, ajukan di penambahan anggaran pada perubahan anggaran keuangan (PAK). Upaya pengembangan IKM atau industri ekonomi kreatif perlu dilakukan karena industri itu merupakan ekonomi kerakyatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja. ”Promosi atau pemasaran produk melalui sistem digital harus dimaksimalkan agar pemasaran bisa mencakup pangsa pasar luas,” kata politikus Partai Hanura itu. 

(mr/nal/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia