Rabu, 24 Apr 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Puluhan Tempat Wisata Belum Urus TDUP

28 Januari 2019, 11: 06: 17 WIB | editor : Abdul Basri

INI SUDAH TERDAFTAR: Sejumlah pengunjung menikmati suasana wisata Pantai Camplong, kemarin.

INI SUDAH TERDAFTAR: Sejumlah pengunjung menikmati suasana wisata Pantai Camplong, kemarin. (ZAINAL ABIDIN/RadarMadura.id)

SAMPANG – Di Sampang tercatat ada 30 tempat wisata yang dikelola swasta. Namun 26 di antaranya hingga saat ini belum memiliki dokumen tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang Aji Waluyo mengatakan, destinasi wisata yang dikelola swasta terdiri dari wisata air, alam buatan, pantai, dan kuliner. Namun, potensi itu tidak dibarengi dengan pengurusan TDUP.

”Baru empat tempat wisata swasta yang sudah melengkapi TDUP. Wisata Pantai Camplong, Air Terjun Toroan, Hutan Kera Nepa, dan Pantai Lon Malang,” ungkap dia kemarin (27/1).

Menurut Aji, TDUP merupakan dokumen resmi yang membuktikan usaha pariwisata tercantum di daftar usaha pariwisata (DUP). Ketersediaan TDUP bukan keharusan dan tidak memengaruhi proses pengembangan wisata. Namun, hal itu merupakan bukti manajemen pengelolaan wisata berjalan baik dan sesuai prosedur.

”Mengurus TDUP itu merupakan hak dan kewenangan pengelola. Kami hanya melakukan sosialisasi dan imbauan kepada pengelola agar segera mengurus dokumen itu,” paparnya.

Pengajuan TDUP bisa dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sampang. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi pemohon. Antara lain, fotokopi KTP, pas foto 3x4 dengan latar merah tiga lembar, fotokopi izin gangguan (HO), akta pendirian tempat wisata, dan surat kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain.

 ”Kalau semua syarat sudah lengkap, dalam tiga hari dokumen itu bisa didapatkan,” tegasnya.

Aji berharap pengelola wisata swasta menaati peraturan. TDUP menjadi dokumen penting yang harus dimiliki, Sebab, manakala terjadi peristiwa tak diinginkan di lingkungan wisata, pengelola tidak terlalu dibebani.

Pemerintah serius memajukan pariwisata dengan berbagai cara. Termasuk akan mengadakan program Batik on The Sea yang ditempatkan di Wisata Pantai Lon Malang, Sokobanah, dan Pantai Camplong. Batik menjadi ikon untuk memajukan tempat wisata.

”Kami tidak pernah berhenti mengupayakan agara semua objek wisata di Sampang segera berizin. Semua butuh proses,” ujarnya.

”Semoga raperda pariwisata bisa segera disahkan agar kami bisa menertibkan pihak swasta yang tidak menaati peraturan terkait dengan kelengkapan dokumen kepariwisataan,” harapnya. 

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri meminta agar dinas terkait bisa menggandeng kelompok sadar wisata (pokdarwis) untuk memberikan pemahaman dan pendampingan kepada pihak pengelola wisata. TDUP merupakan dokumen penting yang harus dimiliki pihak pengelola wisata.

”Hal ini penting untuk diperhatikan oleh pemkab dan pengelola agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari,” saran poliltikus PKB itu.

(mr/nal/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia