Minggu, 15 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Ketua DPRD Soroti Kinerja Kemenag

24 Januari 2019, 08: 15: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Herman Dali Kusuma: Ketua DPRD Sumenep.

Herman Dali Kusuma: Ketua DPRD Sumenep. (RadarMadura.id)

Share this      

SEMENTARA itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengaku heran atas tidak terbayarnya sertifikasi guru (sergu) selama tiga bulan pada 2018. Menurut dia, fakta tersebut perlu ditelusuri lebih mendalam. Alasan bahwa kesalahan berasal dari Kemenag pusat harus dibuktikan dan diklarifikasi secara serius.

Menurut Herman, secara prosedural Kemenag pusat tentu akan mencairkan dana sesuai dengan permintaan dari bawah. Sebab, ada juklak dan juknis terkait mekanisme pencairan tunjangan profesi guru. Manakala ada pencairan yang tidak sesuai data, patut dipertanyakan di titik mana ketidaksinkronan itu bermula.

”Jika memang dana yang ditransfer Kemenag pusat tidak sesuai dengan pengajuan Kemenag kabupaten, kenapa yang di Sumenep tidak minta tambahan,” tanyanya. ”Kenapa harus lewat tahun sehingga menjadi terutang terhadap para guru,” tambahnya.

Tunjangan profesi guru, menurut dia, harus diperhatikan secara serius. Sebab, kesejahteraan guru memiliki korelasi dengan kualitas mutu pendidikan. Manakala guru tidak sejahtera, mereka bisa kurang fokus dalam mendidik.

”Kita selalu mewanti-wanti guru agar meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi pada saat yang sama, justru hak-hak guru diutangi oleh negara. Ini seperti lelucon,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Karena itulah legislator asal Pulau Poteran itu meminta Kemenag mengevaluasi diri. Dia tidak ingin tunggakan 2018 tidak terulang pada tahun-tahun yang akan datang. Baginya, komitmen Kemenag memperbaiki sistem akan membuat nasib guru menjadi lebih baik.

”Saya tekankan agar Kemenag memperhatikan kesejahteraan guru. Sebab, guru adalah pintu ilmu. Guru adalah lentera bagi generasi masa depan Indonesia,” tukasnya.

Rupanya, tunggakan sertifikasi guru tidak terjadi di kabupaten lain. Buktinya, Kemenag Pamekasan tidak punya tunggakan terhadap sertifikasi guru selama 2018. Berdasarkan informasi yang dihimpun JPRM, para guru di bawah lingkungan Kemenag Pamekasan menerima tunjangan profesi selama setahun penuh pada tahun kemarin.

”Alhamdulillah untuk tunjangan guru Kemenang selama 2018 tidak terutang. Beres semua,” kata Musannan, guru sertifikasi di lingkungan Kemenag Pamekasan, saat dihubungi melalui sambungan telepon.

(mr/mam/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia