Minggu, 15 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Features

Upaya Membebaskan Rutan Kelas II-B Sampang dari Praktik Pungli

Pasang 16 CCTV, Sipir Disumpah Antikorupsi

24 Januari 2019, 05: 05: 59 WIB | editor : Abdul Basri

BERUPAYA: Kepala Rutan Kelas II-B Sampang Gatot Tri Rahardjo saat menandatangani komitmen bersama disaksikan forkopimda.

BERUPAYA: Kepala Rutan Kelas II-B Sampang Gatot Tri Rahardjo saat menandatangani komitmen bersama disaksikan forkopimda. (RUSYDI ZAIN/RadarMadura.id)

Share this      

Kerap ada isu bahwa pungutan liar (pungli) di rutan merupakan hal biasa. Guna mengakhiri isu negatif itu, didengungkan komitmen rutan bebas korupsi.

RUSYDI ZAIN, Sampang

RENTANNYA korupsi di Rutan Kelas II-B Sampang menjadi tantangan tersendiri. Utamanya bagi Kepala Rutan Gatot Tri Rahardjo. Berbagai upaya dilakukannya supaya rutan bebas korupsi.

Kepala rutan yang akrab disapa Gatot itu kemarin (23/1) menyatakan bahwa pihaknya telah meminta komitmen seluruh sipir yang ada di Rutan Kelas II-B Sampang. Itu dilakukan saat apel di awal 2019. ”Kami berupaya supaya rutan bebas dari korupsi dengan cara disumpah melalui tanda tangan komitmen bersama,” ungkapnya.

Pihaknya mengakui, selama ini banyak isu mengenai korupsi di lingkungan rutan. Mulai dari pungutan liar dan semacamnya. Menurut dia, itu semua harus ditumpas. ”Kami akan berikan layanan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” kata dia.

Selain tanda tangan komitmen, upaya yang dilakukan untuk mencapai predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah dengan memasang CCTV di setiap sudut rutan. Dengan begitu, seluruh aktivitas bisa terpantau langsung.

”Saat ini ada 16 CCTV yang terpasang di rutan. Jadi kami bisa melihat gerak-gerik sipir dan warga binaan,” ungkapnya.

Jumlah sipir yang ada di Rutan Kelas II-B Sampang 44 orang. Menurut dia, 34 sipir berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan sepuluh sipir berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS).

”Jika ada sipir yang ketahuan melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi, akan kami tindak tegas secara hukum. Ini komitmen kami,” janjinya.

Untuk warga binaan, saat ini jumlahnya 269 orang. Termasuk di dalamnya 12 orang perempuan. ”Kami akan buktikan bahwa kami bisa bekerja dan memberikan layanan maksimal serta bebas korupsi,” pungkasnya.

Samsul Arifin, anggota Komisi I DPRD Sampang mengapresiasi upaya yang dilakukan Rutan Kelas II-B Sampang. Menurut dia, upaya tersebut harus disinergikan dengan seluruh aparat penegak hukum di Sampang. ”Harus tegas, karena kami yakin banyak oknum di rutan yang sering melakukan tindak pidana korupsi seperti melakukan pemungutan liar,” sebutnya.

Pengamanan yang digunakan rutan sudah cukup baik. Namun, dia meminta supaya CCTV ditambah sehingga pengawasan lebih maksimal dan terarah. ”CCTV harus ditambah. Kalau bisa semua sudut harus dipasang CCTV,” sarannya.

(mr/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia