Senin, 23 Sep 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Kartu Tani Belum Bisa Digunakan

14 Januari 2019, 12: 30: 38 WIB | editor : Abdul Basri

KERJA KERAS: Petani menaburkan pupuk ke tanaman padi di Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Sampang, kemarin.

KERJA KERAS: Petani menaburkan pupuk ke tanaman padi di Desa Torjunan, Kecamatan Robatal, Sampang, kemarin. (ZAINAL ABIDIN/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Dinas Pertanian (Disperta) Sampang telah menyalurkan ribuan kartu tani kepada masyarakat. Akan tetapi hingga saat ini manfaat kartu itu terbatas. Petani belum bisa menggunakan kartu tersebut untuk menebus pupuk bersubsidi.

Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Disperta Sampang Suyono mengatakan, realisasi kartu tani dilakukan pada 2017. Petani yang menerima kartu tersebut berjumlah 159.215 orang. Tersebar di semua wilayah pertanian di Sampang.

Dia menjelaskan, manfaat kartu tani ada tiga. Yakni, membantu petani dalam menebus pupuk bersubsidi, mempermudah petani mengajukan pinjaman modal usaha ke bank, dan mempermudah pemerintah mengawasi pendistribusian pupuk subsidi, pertumbuhan tanaman, serta hasil produksi pertanian di daerah.

”Dengan kartu itu, petani bisa lebih mudah dan cepat saat menebus pupuk serta mengajukan pinjaman modal ke bank,” katanya kemarin (13/1). Dia tidak menampik sejauh ini petani belum bisa menggunakan kartu itu untuk menebus pupuk subsidi.

Suyono beralasan masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait aktivasi atau penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi. ”Kartu tani merupakan program pemerintah pusat. Kami hanya sebagai fasilitator. Semoga pemerintah pusat segera mengaktifkan kartu tani untuk penebusan pupuk,” terangnya.

Anggota Komisi III DPRD Sampang Sohebus Sulton mengatakan, kartu tani bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, dia mendesak agar disperta berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemanfaatan kartu tersebut untuk menebus pupuk.

”Pemkab harus aktif jemput bola. Jangan hanya menunggu. Tujuan kartu tani agar penyaluran pupuk subsidi kepada petani aman dan tepat sasaran,” katanya.

Politikus Gerindra itu meminta pemerintah mengkaji ulang syarat untuk bisa mendapatkan kartu tani. Dia menilai syarat yang ditentukan untuk penerima kartu tersebut menyusahkan petani.

”Untuk mendapat kartu itu warga harus mencantumkan profesi sebagai petani di kartu tanda penduduk (KTP). Padahal belum tentu samua petani melakukan hal itu,” tandas Sulton.

(mr/nal/hud/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia