Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Pembahasan Raperda Terancam Tidak Maksimal

11 Januari 2019, 13: 43: 56 WIB | editor : Abdul Basri

SANTAI: Seorang warga keluar dari kantor DPRD Sumenep.

SANTAI: Seorang warga keluar dari kantor DPRD Sumenep. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Rencana pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tahun ini terancam tidak maksimal. Sebab, sampai sekarang DPRD Sumenep belum menetapkan berapa raperda yang akan dibahas. Padahal, biasanya program pembentukan peraturan daerah (propemperda) sudah diparipurnakan pada akhir tahun sebelumnya.

Ada beberapa faktor yang bisa menghambat pembahasan raperda 2019. Pertama, saat ini sudah memasuki bulan politik. Para wakil rakyat yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 sibuk di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Kedua, sebelum raperda dibahas, DPRD perlu menggelar rapat paripurna. Paripurna tersebut akan menentukan, berapa raperda yang bakal diselesaikan selama setahun. Rencana paripurna penetapan propemperda pada Senin (7/1) gagal digelar karena peserta rapat tidak kuorum.

Faktor ketiga, tahun ini merupakan masa transisi anggota DPRD. Masa bakti wakil rakyat periode 2014–2019 sudah tinggal tujuh bulan. Mereka akan bekerja hingga Agustus mendatang. Itu pun para wakil rakyat masih disibukkan dengan agenda pemilu pada April mendatang.

Wakil Ketua DPRD Sumenep Mohammad Hanafi mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menentukan berapa raperda yang akan dibahas. Tapi, sementara waktu, ada 16 belas yang sudah masuk ke badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda). Bisa saja keseluruhan raperda itu dibahas atau bisa juga berubah dalam rapat paripurna propemperda. ”Itu masih bisa berubah,” kata Hanafi kemarin (10/1).

Mungkinkah 16 raperda itu bisa selesai selama 2019? Hanafi tidak bisa memastikan. Apalagi jika berkaca pada 2018, DPRD masih menyisakan empat raperda yang tidak dibahas. Dari 16 raperda, 12 tuntas dibahas, empat tidak tersentuh sama sekali. ”Tapi, mudah-mudahan semuanya bisa tuntas dibahas tahun ini,” tambah politikus Partai Demokrat itu.

Hanafi mengaku tidak khawatir dengan tahun politik. Sebab, meski para legislator sibuk berkampanye, mereka masih bisa meluangkan waktu untuk membahas raperda. Menurut dia, pembahasan raperda juga tidak terlalu membutuhkan waktu lama. ”Saya kira tahun politik tidak akan mengganggu kinerja DPRD,” tukasnya.

(mr/mam/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia